RADAR BOGOR – Kabar terbaru mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025 membawa informasi penting terkait perubahan data penerima.
Berdasarkan pemeringkatan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terbaru (DTSTN), sejumlah penerima manfaat yang selama ini menerima bansos berpotensi tidak lagi memenuhi syarat.
Di sisi lain, kabar baiknya, akan ada usulan penerima bansos baru yang direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT sesuai dengan data DTSTN.
Meskipun situs resmi Kemensos mengumumkan dimulainya penyaluran bansos serentak pada minggu ketiga bulan Mei, banyak penerima PKH dan BPNT lama yang rutin mengecek saldo melalui ATM maupun agen e-banking masih bertanya-tanya mengenai kelanjutan bantuan.
Penting untuk diketahui, data penerima lama yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial sebelumnya tidak lagi menjadi acuan utama.
Penyaluran tahap kedua ini akan menggunakan data DTSTN yang telah dipadankan.
Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa 33.139 KPM di desil 10 yang selama ini menerima PKH, serta 1.742.561 KPM dari desil 5 hingga 10, direkomendasikan untuk dikeluarkan dari daftar penerima PKH.
Sebaliknya, sebanyak 5.287.637 KPM desil 1 yang belum menerima PKH direkomendasikan untuk masuk sebagai penerima sesuai kuota yang tersedia.
Hal serupa juga berlaku untuk program sembako BPNT. Sebanyak 105.109 KPM desil 10 dan 1.092.412 KPM desil 5 hingga 10 yang selama ini menerima BPNT direkomendasikan untuk dikeluarkan.
Sementara itu, 1.683.934 KPM desil 1 yang belum menerima BPNT direkomendasikan untuk menjadi penerima sesuai kuota.
Bahkan, angka perubahan penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS gratis juga signifikan.
Sebanyak 332.237 penerima manfaat yang menduduki desil 10 (kategori mampu) dan 23.380.367 penerima manfaat desil 5 hingga 10 yang selama ini menerima bantuan KIS PBI direkomendasikan untuk dikeluarkan.
Sebagai gantinya, 1.898.758 calon penerima manfaat dari desil 1 dan 2 yang belum menerima bantuan KIS gratis direkomendasikan untuk dimasukkan sesuai kuota.
Data profil penduduk miskin berdasarkan DTSTN ini mengindikasikan adanya pergeseran signifikan dalam daftar penerima bansos.
Untuk memantau perkembangan pencairan, kami melakukan pengecekan melalui aplikasi SIKS-NG dan juga pengecekan saldo langsung pada kartu KKS.
Berdasarkan pengamatan pada aplikasi SIKS-NG pendamping per hari ini, tanggal 16 Mei, sekitar pukul 16.00 WIB, belum terlihat adanya update proses pencairan BPNT tahap kedua.
Belum munculnya informasi pencairan di SIKS-NG ini kemungkinan berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan penggunaan data baru (DTSTN) sebagai acuan penerima bansos tahap kedua.
Hingga saat ini, belum ada indikasi perubahan data dari DTKS ke DTSTN di aplikasi SIKS-NG.
Mengingat belum adanya perubahan data yang mendukung penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua di aplikasi SIKS-NG, juga dilakukan pengecekan saldo kartu KKS melalui mesin EDC.
Berikut adalah hasil pengecekan saldo dari beberapa kartu KKS PKH dan BPNT dari berbagai kategori pada hari ini:
•KKS BPNT Murni (tahun terbit 2021): saldo masih Rp1.000-an, belum ada saldo masuk.
•KKS BPNT Murni (tahun terbit 2018): saldo masih Rp2.000-an, belum ada saldo masuk.
•KKS PKH-BPNT (tahun terbit 2021, komponen PKH SD): saldo masih Rp0, belum ada saldo masuk.
•KKS PKH-BPNT (tahun terbit 2021, komponen PKH lansia): saldo masih Rp500, belum ada saldo masuk.
•KKS PKH-BPNT (tahun terbit 2017, komponen PKH SMA): saldo masih Rp800, belum ada saldo masuk.
Berdasarkan pengecekan aplikasi SIKS-NG dan saldo dari lima kartu KKS PKH-BPNT dengan berbagai kategori pada hari ini, belum menunjukkan adanya proses pencairan bansos tahap kedua.
Demikian informasi terbaru mengenai perubahan data penerima bansos berdasarkan DTSTN dan hasil pengecekan saldo PKH-BPNT per hari ini.***
Editor : Eli Kustiyawati