RADAR BOGOR – Pemerintahan Prabowo berinisiatif menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) di awal Juni 2025, atau sebelum Hari Raya Idul Adha.
Keputusan ini diambil dengan fokus pada beberapa alasan utama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi:
•Peningkatan daya beli: Hari raya keagamaan umumnya diiringi dengan peningkatan kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan keperluan lainnya.
Pencairan bansos sebelum hari raya bertujuan membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mereka dapat merayakan Iduladha dengan lebih layak dan tenang.
•Menghadapi libur panjang: Menjelang libur hari raya dan libur sekolah, pemerintah menyiapkan setidaknya delapan jenis bantuan sosial untuk meringankan beban ekonomi dan meningkatkan konsumsi.
Bansos di era Prabowo dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada ketepatan sasaran, pemberdayaan, dan digitalisasi.
Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahannya.
Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT untuk triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan anggaran mencapai Rp10 triliun.
Penyaluran ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga kestabilan sosial dan memperkuat perlindungan masyarakat miskin dan rentan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), telah mengumumkan dimulainya distribusi bansos ini secara bertahap sejak Rabu sore, 28 Mei 2025.
Berdasarkan informasi yang tersedia, penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 untuk periode April–Juni 2025 dilaporkan telah dimulai sejak akhir Mei 2025.
Memasuki bulan Juni ini, beberapa struk pencairan yang diklaim sebagai bantuan BPNT sebesar Rp600.000 sudah mulai bertebaran, seperti dari Bank BSI di wilayah Aceh, serta beberapa struk dari Bank BRI dan BNI.
Namun, informasi mengenai daerah spesifik yang sudah menyalurkan masih minim dan tersebar secara acak di media sosial.
Oleh karena itu, belum disarankan untuk sering mengecek saldo ATM, mengingat pencairan masih belum merata.
Status BPNT di aplikasi SIKS-NG masih menunjukkan proses verifikasi rekening oleh Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI). Dana belum masuk secara serentak ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Meskipun beberapa KPM bansos mengklaim sudah ada saldo masuk, hal tersebut kemungkinan besar terjadi di daerah-daerah yang melaksanakan acara seremonial penyaluran bansos secara simbolis.
Penyaluran seremonial ini biasanya menjadi pertanda dimulainya distribusi bansos sesuai periode bulan berjalan, namun hanya untuk beberapa KPM saja dan belum serentak.
Untuk bantuan PKH tahap kedua di aplikasi SIKS-NG akun pendamping sosial, pembaruan terbaru menunjukkan bahwa penentuan nama-nama KPM masih terus berlanjut.
Evaluasi komponen masih dalam tahapan pemrosesan, dan final closing masih belum ada pergerakan data.
Hingga akhir Mei kemarin, proses masih menunggu finalisasi administrasi seperti penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Oleh karena itu, per 1 Juni 2025, belum ada informasi spesifik yang menyebutkan pencairan massal telah terjadi.
Rincian Bantuan:
•BPNT Tahap 2: Sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan (April–Juni 2025), atau Rp200.000 per bulan. Disalurkan melalui KKS untuk pembelian kebutuhan pangan.
•PKH Tahap 2: Nominal bervariasi berdasarkan kategori komponen keluarga:
- Ibu hamil atau balita (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP: Rp375.000 per tahap
- Anak SMA: Rp500.000 per tahap
- Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
Mengingat penggunaan sumber data baru (DTSEN), Anda disarankan untuk mengecek status kepesertaan bansos secara mandiri melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan NIK, nama sesuai KTP, dan kode verifikasi untuk melihat status penerima.
Bagi yang dijadwalkan menerima bansos via kantor pos, pastikan membawa KK, KTP, dan surat undangan dari PT Pos Indonesia (biasanya dari RT/RW).***
Editor : Eli Kustiyawati