RADAR BOGOR – Ada kejutan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos PKH. Informasi mengenai BNBA (Berkas Nominatif Bantuan) dan data bayar SP2D tahap 2 termin 1 sudah siap. Daftar ini memuat rincian nama provinsi, kabupaten, bank penyalur (BRI, BNI, BSI, Mandiri), dan jumlah bantuan.
Tercatat dalam BNBA SP2D, sebanyak 6.488.882 KPM akan menerima penyaluran bansos melalui empat bank tersebut dengan total dana mencapai Rp4.641.337.775.000 (Rp4,64 triliun).
Meskipun prosesnya tidak langsung terlihat di sistem SIKS-NG pendamping, hal ini tidak berarti prosesnya berhenti.
Bukti adanya informasi BNBA SP2D menunjukkan bahwa tahap finalisasi telah tercapai dan proses menuju pencairan semakin dekat. Surat perintah pencairan dana (SP2D) telah diterbitkan pusat untuk 6.488.882 KPM.
Banyak yang menginformasikan status di SIKS-NG masih “belum SP2D” atau “belum standing instruction (SI)”. Namun, dengan adanya rekap BNBA SP2D yang diterbitkan, anggapan tersebut terbantahkan.
SIKS-NG memang berfungsi sebagai alat monitoring data penyaluran bansos, tetapi proses penyaluran itu sendiri tidak sepenuhnya bergantung pada pembaruan status di aplikasi tersebut.
Dalam praktiknya, bansos PKH atau BPNT sering kali disalurkan langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau melalui PT Pos tanpa status di SIKS-NG diperbarui secara real time.
Jadi, Anda tidak perlu bingung. Proses terus berjalan dan kita hanya perlu menunggu bantuan benar-benar masuk ke KKS Anda.
Nantinya, pendamping sosial akan menyampaikan daftar nama-nama penerima yang masuk dalam data bayar.
Dengan turunnya rekap BNBA SP2D pada H-1 Iduladha (5 Juni) dan adanya cuti bersama hingga tanggal 9 Juni, kemungkinan besar proses di bank baru akan kembali diproses mulai 10 Juni 2025. Penyaluran mungkin memakan waktu 1 hingga 3 hari kerja, atau sekitar tanggal 13 Juni ke atas.
Untuk bantuan PKH, kami tidak menganjurkan untuk terus-menerus mengecek saldo. Waktu terbaik untuk mengecek saldo adalah ketika informasi dari pendamping sosial sudah disampaikan.
Perlu diingat, penyaluran PKH tahap kedua termin 1 baru mencakup sekitar 60% KPM, sementara 40% sisanya kemungkinan akan masuk di termin berikutnya.
Untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua periode April–Juni, sebagian kecil KPM sudah melaporkan adanya penyaluran.
Namun, di minggu pertama Juni 2025 ini, proses penyaluran belum merata seperti yang terlihat dari bukti-bukti di media sosial, misalnya di wilayah Aceh dan sebagian kecil NTT.
Sebagian besar KPM lainnya masih menunggu dana masuk ke rekening penerima. Ketidakmerataan ini mencerminkan kompleksitas proses penyaluran bansos serta tantangan teknis dan administratif yang masih dihadapi.
Bagi KPM yang belum menerima dana BPNT tahap kedua, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:
Periksa status kepesertaan Anda di cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan Anda masih terdaftar sebagai penerima BPNT desil 1 hingga 4.
Pantau saldo KKS secara berkala di ATM atau agen bank penyalur, namun hindari pengecekan berlebihan untuk mengurangi biaya administrasi.
Jika Anda menerima bansos melalui PT Pos Indonesia, kunjungi kantor pos terdekat untuk menanyakan jadwal pencairan.
Tetap bersabar, karena proses pencairan BPNT tahap 2 masih berlangsung hingga akhir Juni.
Pemerintah juga memberikan penebalan bansos bagi 18,3 juta KPM, yang mungkin menyebabkan sedikit keterlambatan dikarenakan proses data penerima yang tidak sedikit.
Kabar baiknya, KPM BPNT akan mendapatkan tiga kali penyaluran bantuan sosial yang hampir bersamaan di bulan Juni:
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Rp600.000
Ini mencakup alokasi 3 bulan (April–Juni 2025) dengan nominal Rp200.000 per bulan. Penyaluran sudah dimulai sejak 28 Mei 2025 dan akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni 2025.
Bantuan Stimulus Rp200.000 per bulan (total Rp400.000)
Sebagai bagian dari program penebalan bansos, pemerintah menggelontorkan bantuan stimulus tambahan sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap KPM selama periode Juni–Juli 2025.
Total Rp400.000 per KPM untuk 2 bulan akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan BPNT, yaitu transfer ke rekening KKS atau distribusi tunai via PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu.
Total anggaran untuk bantuan stimulus ini mencapai Rp11,93 triliun, menjangkau seluruh KPM yang terdaftar.
Bantuan Beras 10 kg
Selain bantuan tunai, setiap KPM juga menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan, atau total 20 kg untuk periode Juni–Juli 2025.
Pada bulan Juni disalurkan 10 kg dan pada bulan Juli disalurkan 10 kg. Program ini dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) bersama Perum Bulog, dengan distribusi melalui kantor pos, kelurahan/desa, atau titik penyaluran yang ditentukan di masing-masing wilayah.
Bantuan beras ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan mendukung ketahanan pangan keluarga penerima.
Ketiga jenis bantuan ini disalurkan secara bertahap sepanjang Juni (dan bantuan beras hingga Juli 2025) dengan jadwal yang bervariasi antardaerah, tergantung pada kesiapan administratif seperti verifikasi rekening dan penerbitan SP2D.
Masyarakat dapat memantau status penerimaan melalui aplikasi Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id atau dengan menghubungi Dinas Sosial, pendamping sosial, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
KPM juga diimbau untuk memastikan data terdaftar dengan benar di DTSIN agar tidak terjadi kendala dalam penyaluran.
Dengan tiga jenis bansos ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan KPM, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi.***
Editor : Eli Kustiyawati