RADAR BOGOR—Pemerintah secara resmi memulai pencairan Bansos PKH Tahap 2 dari akhir Mei hingga Juli 2025.
Bansos PKH Tahap 2 ini sebagai bagian dari komitmen negara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat rentan.
Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, penyaluran Bansos PKH Tahap 2 ini sekaligus menandai penggunaan penuh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis verifikasi penerima.
Kebijakan penyaluran Bansos PKH Tahap 2 ini, menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dibuat untuk memberi bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari perdebatan tentang salah data.
Usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025), Amalia menyatakan, penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada DTSEN, sesuai arahan Presiden.
Dari 20,3 juta KPM yang terdaftar, 16,5 juta telah diverifikasi, dan 14,3 juta di antaranya termasuk dalam kategori paling rentan (desil 1–4). Mulai 31 Mei 2025, mereka dapat menerima pencairan.
Kementerian Sosial dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab atas validasi data. "Kami pastikan bantuan ini jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan," kata Amalia.
Rincian Nominal Bansos PKH Tahap 2 2025 :
Besar estimasi Bansos PKH Tahap 2 berdasarkan skema tahun sebelumnya berikut, meskipun nominal mungkin berubah tergantung pada alokasi terbaru:
- Ibu hamil/nifas: Rp750.000
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000
Bantuan ini tidak bersifat tetap tergantung pada berapa banyak komponen yang diterima oleh satu rumah tangga.
Selain PKH, KPM juga menerima Bansos BPNT Rp200.000 per bulan, yang dirapel untuk total Rp600.000 dari Mei hingga Juli 2025.
Bukan hanya bansos, juga stimulus ekonomi
Pemerintah mengklaim bahwa pencairan Bansos PKH Tahap 2 ini juga berfungsi sebagai stimulus moneter untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, terutama menjelang liburan sekolah dan Idul Adha.
Diharapkan bahwa masyarakat kelas bawah akan menerima sumber daya segar yang akan meningkatkan ekonomi lokal.
"Bansos adalah salah satu cara negara menjaga daya beli rakyat dan pertumbuhan ekonomi," ujar Amalia.
Selama liburan sekolah dari Juni hingga Juli, pemerintah juga menawarkan tarif murah untuk transportasi umum dan jalan tol.
Kalangan menengah bawah yang ingin bepergian tetapi terkendala biaya ditargetkan oleh kebijakan ini.
Penggunaan DTSEN dianggap sangat penting untuk mengurangi kesalahan inklusi, yang berarti orang yang tidak layak menerima bantuan tetapi tetap tidak layak.
Untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih akurat, BPS dan Kemensos kini berkolaborasi dengan data dari berbagai lembaga. (***)
Editor : Yosep Awaludin