RADAR BOGOR – Banyak KPM bansos menyampaikan kekecewaan karena lambatnya penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Padahal, bantuan ini sudah diumumkan akan cair sejak 28 Mei 2025.
Ada beberapa alasan utama mengapa proses bansos ini terasa sangat lambat dan belum merata di berbagai wilayah:
1. Penghapusan KPM Tidak Layak
Kementerian Sosial sebelumnya telah menyatakan akan ada 1,9 juta KPM yang dihapus dari daftar penerima bantuan PKH tahap kedua karena tidak sesuai kriteria atau masuk dalam desil 6 hingga desil 10.
Memproses penghapusan sejumlah besar KPM ini membutuhkan waktu dan verifikasi ketat dari Kementerian Sosial.
2. Penambahan KPM Baru
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mengisi kuota kosong tersebut dengan KPM baru untuk penerima manfaat PKH tahap kedua.
Jadi, jangan kaget jika ada teman atau saudara Anda yang tiba-tiba menerima bansos di tahap kedua ini, karena ada kuota kosong yang diisi.
3. Penonaktifan Peserta KIS PBI JKN
Selain 1,9 juta KPM yang dinonaktifkan dari PKH/BPNT, terdapat tambahan 7.397.277 KPM yang dihapus dari kepesertaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) atau KIS gratis.
Penonaktifan ini berdasarkan hasil pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per Mei 2025. Rinciannya:
2.306.943 KPM terdapat di DTSEN, tetapi berada pada desil 6 hingga desil 10 berdasarkan hasil ground checking.
Ini berarti KPM tersebut tidak berhak lagi menerima manfaat KIS gratis dan kemungkinan akan dialihkan ke layanan berbayar.
Dengan demikian, Kementerian Sosial masih sangat fokus pada penelitian dan validasi data KPM yang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, maupun KIS PBI JKN.
Proses ini sangat ketat di tahun 2025, terutama setelah peralihan ke DTSEN. Hanya KPM yang benar-benar layak yang akan menerima bantuan, sementara yang tidak layak akan dihapus kepesertaannya.
Inilah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa hingga sore hari ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan, dengan laporan penyaluran baru mencapai 8%.
Di tengah lambatnya pencairan PKH dan BPNT, ada kabar gembira terkait bantuan sosial tambahan:
•Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000: Proses pengecekan rekening sudah berlangsung dan banyak yang berhasil.
Setelah berhasil cek rekening, KPM yang bergaji di bawah Rp3,5 juta dapat menunggu info dari Kemenaker.
Biasanya, setelah berhasil cek rekening, dana BSU akan masuk ke rekening ATM dalam waktu sekitar satu minggu.
•Pencairan Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI): Pada 10 Juni 2025 pukul 01.14 WIB, bantuan Atensi YAPI sebesar Rp400.000 sudah cair di Bank Mandiri. Ini adalah bantuan untuk periode Mei–Juni 2025.
Selain itu, bukti struk tanggal 10 Juni juga menunjukkan pencairan Rp600.000 untuk komponen lansia/disabilitas di Bank Mandiri (pukul 00.47 WIB) dan Rp900.000 di Bank BRI (pukul 08.00 WIB).
Bagi KPM bansos yang pencairannya dialihkan melalui PT Pos Indonesia karena gagal cek rekening di bank Himbara, ada kabar baik.
Meskipun pencairannya mungkin lebih lambat dari KKS, KPM bansos via PT Pos berpotensi menerima jumlah bantuan yang sangat besar dalam satu kali pengambilan, yang digabungkan dalam satu surat undangan.
Editor : Eli Kustiyawati