RADAR BOGOR — Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT tahap kedua tahun 2025 saat ini tengah berlangsung.
Berdasarkan hasil rapat terbaru di Kementerian Sosial, penyaluran bansos diupayakan selesai pada bulan Juni ini.
Selain bantuan reguler, pemerintah juga akan menyalurkan bansos penebalan BPNT sebesar Rp400.000 untuk dua bulan.
Penyaluran bantuan ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Bantuan penebalan tersebut merupakan program tambahan dari Presiden sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat kurang mampu.
Informasi ini resmi dipublikasikan melalui situs Kementerian Sosial pada tanggal 11 Juni 2025.
Penyaluran bansos penebalan menyasar sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan pangan non-tunai.
Data KPM yang dimaksud mencakup penerima murni BPNT maupun mereka yang juga terdaftar dalam program PKH.
Menteri Sosial menyebutkan bahwa bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan untuk Juni dan Juli akan segera disalurkan.
Penyaluran bantuan sembako tahap ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.
Hingga 12 Juni 2025, proses penyaluran telah mencapai 95,5% dari total 18,2 juta KPM sembako dan 10 juta KPM PKH.
Sementara itu, sekitar 805.000 KPM masih dalam proses pembukaan rekening kolektif atau BURKOL untuk pencairan.
Dari total KPM yang masih diproses, sebanyak 654.000 di antaranya merupakan penerima PKH yang akan mendapat BPNT tahap kedua.
Penyaluran bantuan ini menunjukkan bahwa proses masih terus berjalan dan belum sepenuhnya tuntas.
Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau koreksi data melalui fitur usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos.
Pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Pemerintah kini tengah melakukan transisi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki ketepatan penyaluran dan memperluas cakupan manfaat.
Presiden juga menegaskan bahwa anggaran bansos tidak dialihkan, bahkan ditambah melalui program penebalan bansos untuk masyarakat.
Keputusan ini menjadi langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Sosial berharap proses penyaluran bantuan sosial dapat selesai secara menyeluruh sebelum akhir Juni 2025.
Sebagian kecil KPM telah menerima bantuan tahap kedua, namun jumlahnya belum bisa dijadikan acuan umum.
Masyarakat diimbau untuk bersabar karena proses penyaluran masih dalam tahap penyelesaian administratif dan verifikasi data.
Pemerintah juga berharap masyarakat tetap semangat dan mampu mencukupi kebutuhan dari sumber lainnya selain bansos.
Dengan penyaluran bansos yang semakin tepat sasaran, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara bertahap.
Informasi lebih lanjut mengenai bansos akan disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Sosial dan platform digital terkait.***
Editor : Eli Kustiyawati