RADAR BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor Pepen Firdaus mendukung langkah Presiden Prabowo mencabut izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor itu menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati hak masyarakat adat yang selama ini terdampak oleh aktivitas pertambangan.
“Ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum serta keberpihakan pada kepentingan jangka panjang bangsa,” kata Pepen Firdaus kepada Radar Bogor, Kamis (12/6/2025) pagi.
Selain itu, Pepen menyebut pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel, menandakan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi ekosistem Raja Ampat.
“Saya meyakini pembangunan yang diusung Presiden Prabowo tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” ucapnya.
Pepen mendorong pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan yang diambil Presiden Prabowo dan dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang ilegal.
Politisi Gerindra itu mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Raja Ampat sebagai kawasan strategis yang bernilai ekologis dan kultural tinggi.
Menurut dia, Raja Ampat dikenal sebagai surga terakhir di dunia karena kekayaan alam dan keindahannya. Maka dari itu, menurutnya, masyarakat sangat mendukung pencabutan izin tambang tersebut.
“Melestarikan Raja Ampat bukan semata-mata kewajiban pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif yang mencakup setiap warga negara. Sangat penting bahwa kita semua berkontribusi untuk menjamin bahwa warisan yang tak ternilai ini terus dijaga untuk kepentingan generasi mendatang,” katanya.
Sementara itu pemerintah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat itu kini dicabut.(ded)
Editor : Eka Rahmawati