RADAR BOGOR - Mayarakat Indonesia tengah diramaian dengan polemik kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Polemik kepemilikan empat pulau itu terjadi setelah hadirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Kepmendagri ini tentang Pembiaran dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Keputusan itu menetapkan empat pulau yang awalnya menjadi bagian wilayah Provinsi Aceh, kemudian ditetapkan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahma, menyatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).
Menurutnya, polemik itu diambil alih Presiden Prabowo, untuk segera diputuskan langkah terbaik dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan empat pulau.
"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (15/6).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait sengketa kepemilikan empat pulau akan diumumkan pada pekan depan.
"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," tegasnya.
Tak dipungkiri, polemik kepemilikan empat pulah di antaranya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang ditetapkan menjadi bagian wilayah Sumut, memantik perhatian masyarakat Aceh.
Banyak masyarakat di provinsi Aceh, dengan sebutan serambi Mekkah itu memberikan kecaman atas perebutan empat pulau tersebut.(*)
Editor : Alpin.