RADAR BOGOR – Peserta bisa mulai memeriksa hasil kelulusan seleksi PPPK Tahap 2 melalui akun SSCASN masing-masing, dari 16 hingga 30 Juni 2025.
Proses ini sangat penting karena setiap peserta seleksi PPPK akan menemukan kode tertentu di samping nama dan data diri mereka.
Kode-kode ini bukan sembarang simbol, melainkan menunjukkan status kelulusan peserta PPPK.
Sayangnya, ada beberapa kode yang mengartikan bahwa peserta tersebut tidak lolos seleksi PPPK Tahap 2.
Maka dari itu, sangat penting untuk memahami arti setiap kode agar Anda tidak keliru dalam menafsirkan hasil pengumuman.
Berikut adalah kode-kode yang mengartikan ketidaklulusan:
1. TL (Tidak Lolos)
Kode ini menunjukkan bahwa peserta tidak berhasil dalam seleksi.
2. TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
Peserta tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan instansi.
3. TH (Tidak Hadir)
Ketidakhadiran peserta pada saat seleksi kompetensi berujung pada ketidaklulusan secara otomatis.
4. DIS (Didiskualifikasi)
Peserta didiskualifikasi dan dipastikan tidak lolos seleksi.
5. APS
Peserta secara sukarela mengundurkan diri dari seleksi.
6. Kode R4 atau R5 (Tanpa L)
Kode ini berlaku untuk peserta R4 (honorer yang tidak terdaftar di BKN) dan R5 (lulusan PPG) yang dinyatakan tidak lolos seleksi jika kode tersebut tidak didampingi huruf “L”.
Kesempatan Kedua Melalui Kebijakan Optimalisasi CASN
Bagi peserta yang tidak lolos, jangan berkecil hati! Pemerintah berencana menerapkan kebijakan optimalisasi CASN bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi PPPK Tahap 2.
Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengisi formasi kosong yang tidak terisi oleh pelamar.
Sederhananya, kebijakan optimalisasi CASN adalah peluang kedua bagi peserta PPPK yang tidak masuk peringkat terbaik atau tidak kebagian formasi.
Nantinya, mereka akan ditempatkan di formasi lain yang belum terisi, tentu saja disesuaikan dengan jabatan dan kualifikasi yang mereka punya.
Baca Juga: Hendak Menyeberang, Kakek 77 Tahun di Cilebut Timur Bogor Meninggal Dunia Terserempet Kereta
Namun, kategori prioritas honorer yang bisa mengikuti kebijakan optimalisasi ini belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ini akan dibahas setelah hasil seleksi PPPK Tahap 2 diumumkan secara keseluruhan.***
Editor : Eli Kustiyawati