RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) di Jakarta Selasa (17/6/2025).
Pertemuan antara Dedi Mulyadi dan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH ini, membahas berbagai masalah strategis lingkungan hidup, khususnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi dan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri LH-Kepala BPLH, membahas pemulihan DAS Ciliwung.
Kemudian pengembalian fungsi hutan, pengelolaan sampah, dan evaluasi tata ruang, khususnya berkaitan dengan penghapusan zona rawan bencana dalam dokumen perencanaan sebelumnya.
Hanif Faisol mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan menekankan betapa pentingnya kerja sama antar lembaga untuk mengatasi masalah lingkungan yang berbeda.
"Pak Gubernur berkenan berkunjung dan memberikan update tentang beberapa kegiatan yang kita lakukan bersama, termasuk skenario penanganan pemulihan kawasan Puncak. Dia juga memberikan perspektif tentang langkah-langkah kolaboratif yang akan kita ambil bersama," tutur Hanif Faisol.
Selain itu, dia menyatakan bahwa pihaknya telah mengembangkan berbagai rencana pemulihan DAS Ciliwung, terutama di bagian hulu, dan berharap dapat dilaksanakan segera.
Selain Ciliwung, masalah kerusakan lingkungan seperti tambang emas ilegal adalah perhatian bersama.
"DAS-DAS lain juga tentu menjadi perhatian Pak gubernur untuk kita tangani bersama, tidak terkecuali kerusakan lingkungan di tempat lain seperti adanya tambang emas ilegal, yang kita diskusikan untuk kita tangani bersama," tuturnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyatakan komitmennya untuk menghidupkan kembali program pemulihan lingkungan yang telah diabaikan sebelumnya.
"Pertama, kita ingin menghidupkan air, tidak ada lagi halangan saat ia mengalir. Kedua, kita ingin menghidupkan sumber-sumber air, hutan harus kembali menjalankan fungsinya," katanya.
Ketiga, dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus diperbaiki untuk mencegah masalah lingkungan.
"Dan keempat, evaluasi tata ruang sangat penting, karena dari keterangan Pak Menteri, sebelumnya ada penghilangan zona rawan bencana dalam dokumen tata ruang," kata KDM.
Ia berharap keputusan yang dicapai selama pertemuan ini dapat diterapkan segera untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Jakarta itu keharmonisan lingkungannya dan ketenangan warganya bergantung pada Jawa Barat. Jika hulu di Jawa Barat tertata, maka Jakarta pun akan bahagia," tutupnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin