RADAR BOGOR – Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 masih terus berjalan hingga hari ini, dengan sekitar 80 persen KPM PKH dan 70 persen KPM BPNT sudah menerima bantuannya.
Namun, masih banyak KPM bansos yang terdaftar sebagai penerima, tetapi saldonya belum masuk.
Pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah masih ada kemungkinan cair atau malah nama mereka dicoret dari daftar penerima? Ini termasuk juga bagi penerima bantuan PBI JK (Kartu KIS gratis).
Hingga hari ini, penyaluran bantuan terus berlangsung dan pengamatan pada menu View DTKS di SIKS-NG menunjukkan berbagai status:
Ada yang sudah berstatus SPM (Surat Perintah Membayar), yang berarti dalam posisi aman dan tinggal menunggu bantuan masuk ke KKS. Ini memang membutuhkan sedikit kesabaran.
Ada yang masih cek rekening.
Ada juga yang masih proses burkol (buka rekening kolektif).
Ada pula yang ditandai dengan keterangan exclude karena dianggap tidak memenuhi persyaratan jenis bansos.
Bagi KPM bansos yang sudah melalui tahapan pengecekan rekening, tetapi dinyatakan gagal salur, ini menjadi persoalan tersendiri.
KPM dengan status gagal salur adalah mereka yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan, namun karena adanya permasalahan data, bantuan tidak dapat diteruskan ke rekening masing-masing.
Kementerian Sosial telah menjelaskan dalam unggahan resminya, 1,3 juta calon penerima masih mengalami kendala dalam penyaluran.
Menteri Sosial Saifulah Yusuf menjelaskan pada konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025, bahwa:
Bansos PKH telah disalurkan kepada 8.991.160 KPM (80%).
Bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 14 juta KPM (sekitar 78%) dari total 18,3 juta KPM.
Penyebab gagal salur ini meliputi:
- Rekening tidak aktif atau tidak ditemukan.
- Perbedaan nama dan nomor rekening.
Kemensos terus berkoordinasi secara intens dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas rekening penerima bansos dan menindaklanjuti kemungkinan adanya hal-hal aneh yang perlu diselidiki.
Keterlibatan PPATK menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tidak ada indikasi korupsi atau manipulasi data terkait penyaluran bansos.
Kementerian Sosial terus bekerja keras melakukan koordinasi antar-lembaga dan lembaga penyalur untuk mengatasi masalah gagal salur ini.
Semoga di bulan Juni ini akan ada solusi, sehingga KPM yang memang terdata sebagai calon penerima dapat merasakan bantuan sosial yang telah disiapkan anggarannya.***
Editor : Eli Kustiyawati