Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Sukseskan Program Sekolah Rakyat, Kemnaker Siap Berkolaborasi dengan Kemensos Lewat Pemanfaatan BLK

Yosep Awaludin • Sabtu, 21 Juni 2025 | 20:00 WIB
Menaker resmi larang penahanan ijazah pekerja, dokumen pribadi bukan alat jaminan kerja
Menaker resmi larang penahanan ijazah pekerja, dokumen pribadi bukan alat jaminan kerja

RADAR BOGOR - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya menyukseskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan dimanfaatkan untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Menaker Yassierli menyatakan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan hasil dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung Kemnaker maupun UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Selain itu, Menaker Yassierli menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat ini merupakan gagasan yang tidak realistis. Dia berpendapat bahwa masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan dapat dengan perlahan ditingkatkan dengan kehadiran sekolah rakyat ini.

Sebaliknya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai secara bertahap di masa depan. Saat ini, tahap awalnya telah dimulai di 100 lokasi dengan hampir 10.000 siswa.

Selain itu, dia menyatakan bahwa semua pihak pendukung, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah, telah dipekerjakan dan bersiap untuk memulai program.

“Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama,” ujar Menteri yang sering disapa Gus Ipul itu.

Sejauh ini, dia menyatakan bahwa 41 BLK yang berada di bawah naungan Kemnaker telah diidentifikasi dan siap digunakan. Selain itu, dalam waktu dekat, beberapa balai UPTD akan disinergikan untuk menyelesaikan berbagai agenda.

Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum akan meninjau fasilitas dan prasarana untuk menentukan apakah lokasi balai tersebut layak untuk Sekolah Rakyat.

“Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa, yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker," tuturnya. (***)

Editor : Yosep Awaludin
#kemenaker #Sekolah Rakyat #Presiden Prabowo