RADAR BOGOR - Berdasarkan pengecekan di akun SIKS-NG pribadi (melalui menu "View DTSEN"), untuk bansos sembako maupun PKH di wilayah dampingan yang pencairannya periode sebelumnya lewat PT Pos Indonesia, datanya tidak ditemukan.
Sebelumnya, bansos PKH dan BPNT yang cair lewat PT Pos Indonesia statusnya adalah "burkol" (buka rekening kolektif), sedangkan bansos penebalan BPNT Rp400.000 alokasi Juni-Juli berstatus "proses cek rekening".
Dengan data yang kini tidak ditemukan, ini bisa jadi pertanda adanya pembaruan sistem di aplikasi SIKS-NG oleh Pusdatin Kementerian Sosial.
Pengalaman menunjukkan, data yang hilang dan kemudian muncul kembali seringkali diikuti dengan status atau progres terbaru.
Jadi, semoga saja dalam waktu dekat, ketika data PKH dan BPNT sudah kembali terlihat di "View DTSEN" para pendamping sosial, akan ada progres atau status lanjutan setelah "burkol" dan "proses cek rekening".
Untuk bantuan penebalan BPNT Rp400.000 yang cair lewat Kartu KKS, statusnya per 20 Juni 2025 masih sama, yaitu "cek rekening".
Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa progres pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua sudah mencapai 80 persen. Rinciannya:
- Sekitar 7,99 juta KPM PKH telah tersalurkan (sekitar 80,3%).
Baca Juga: Terungkap, 1,3 Juta KPM Gagal Kantongi Bansos Tahap 2, Ternyata Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
- Untuk bansos BPNT atau KPM sembako, sebanyak 14,8 juta KPM telah tersalurkan (sekitar 81%).
Mayoritas KPM yang sudah menerima pencairan ini adalah mereka yang proses pencairannya lewat Kartu KKS.
Sementara itu, bagi KPM yang pencairannya periode sebelumnya lewat PT Pos Indonesia, bantuannya masih belum disalurkan, sehingga progres penyaluran bantuan sosial secara keseluruhan belum mencapai 100 persen.
Kemensos sebelumnya mengumumkan ada sekitar 1,3 juta KPM yang proses pencairannya lewat Kartu KKS berstatus gagal transfer.
Dari jumlah tersebut, sekitar 580.000 KPM sudah berhasil mengambil dana bansosnya atau masalah gagal transfernya sudah ditangani oleh pihak bank penyalur.
Namun, sekitar 700.000 KPM lainnya yang masih berstatus gagal transfer, masih dalam proses perbaikan atau pencarian solusi.
Penyebab gagal transfer ini terindikasi karena perbedaan identitas dan ada juga yang terindikasi transaksi mencurigakan.
Kementerian Sosial sangat mewanti-wanti: jika KPM yang berstatus transaksi mencurigakan ini terbukti ada kaitannya dengan penyalahgunaan dana, seperti judi online, maka Kemensos akan mencabut bansos KPM tersebut untuk periode tahap berikutnya.
Meskipun progres pencairan sudah mencapai 80%, masih banyak KPM yang melaporkan bahwa saldo bantuannya belum masuk.
Jika Anda termasuk KPM yang penasaran mengapa bantuan belum cair, salah satu solusinya adalah bertanya kepada pendamping sosial PKH di wilayah Anda, operator SIKS-NG di desa, atau operator SIKS-NG supervisor di Dinas Sosial kabupaten/kota. Dari pengecekan di SIKS-NG, akan terlihat jelas mengapa bansos Anda belum dicairkan.
Jika statusnya sudah "SPM" (Surat Perintah Membayar) atau "SI" (Standing Instruction) namun bansosnya belum cair, harap bersabar, kemungkinan akan dicairkan di termin-termin berikutnya.***
Editor : Eka Rahmawati