RADAR BOGOR – Perempuan dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling terdampak dalam menghadapi krisis iklim.
Perempuan dan penyandang disabilitas tak hanya mengalami dampak lingkungan secara langsung akibat krisis iklim, tetapi juga menanggung beban sosial dan ekonomi yang berlapis.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk 'Perjuangan Perempuan Pembela Tanah Air' yang digelar Eco Bhinneka Muhammadiyah di Jakarta, Jumat 20 Juni 2025.
Peneliti dan konsultan gender, Dati Fatimah, menyebut krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial. Ia pun mengajak peserta merefleksikan nilai spiritual dalam upaya menjaga bumi.
“Jihad Siti Hajar adalah jihad menjaga kehidupan, dan ini relevan dengan perjuangan perempuan hari ini dalam menghadapi krisis iklim,” ungkap Dati.
Ia menegaskan perubahan iklim bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan.
Dati merujuk data World Meteorological Organization yang mencatat lebih dari 184 ribu kematian akibat cuaca ekstrem sepanjang 2010–2019.
“Di Indonesia, bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Tapi dampaknya tidak dialami secara setara. Perempuan dan difabel jauh lebih rentan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil penelitiannya pada 2018 di Tambaklorok (Semarang) dan Ogan Komering Ilir (Sumsel), Dati menemukan perempuan di wilayah rawan bencana kerap harus memikul beban berlapis.
Mulai dari untuk mengatur kebutuhan dasar rumah tangga dari pangan, air bersih, hingga energi.
“Perempuan ada di garis terdepan ketika keluarga kekurangan air, listrik padam, atau harga pangan naik. Mereka menjadi aktor lingkungan yang tak terlihat,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran generasi muda, khususnya Gen Z, dalam mendorong gaya hidup dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Anak muda sekarang mulai lebih peduli lingkungan.
"Tapi kita perlu memperkuat mereka dengan pendekatan lintas iman dan kesadaran keadilan sosial," ungkapnya.
Sementara itu, Nurhayati Ratna Sari Dewi dari Himpunan Difabel Muhammadiyah (HIDIMU) Pusat menekankan perempuan disabilitas menghadapi tantangan ganda. Mereka hidup sebagai perempuan dan sebagai difabel.
“Kami menghadapi stigma berlapis. Kesempatan kerja, pendidikan, bahkan ruang publik masih sangat terbatas bagi kami,” ujarnya.
Nurhayati menjelaskan ragam disabilitas mencakup fisik, intelektual, mental, sensorik, hingga psikososial. Namun jenis terakhir kerap luput dari perhatian kebijakan.
“Orang dengan disabilitas psikososial sering tidak dianggap butuh dukungan, padahal mereka juga berhak atas pekerjaan, layanan publik, dan ruang aman,” tambahnya.
Menurutnya, menciptakan lingkungan kerja inklusif tak cukup dengan niat baik. Butuh pelatihan kerja yang disertai pendampingan, jam kerja fleksibel, sistem kerja dari rumah, dan dukungan psikososial. "Itulah bentuk akomodasi yang nyata,” tegasnya
Ia juga menyoroti pentingnya transportasi publik yang ramah disabilitas. Akses transportasi adalah hak dasar bagi semua orang termasuk mereka.
"Kalau kami tidak bisa naik bus atau kereta dengan aman, bagaimana mungkin bisa bekerja atau berpartisipasi di masyarakat?,” katanya.
Diskusi ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan lintas iman serta komunitas penyandang disabilitas.
Sepekan setelah diskusi, peserta akan mengikuti pelatihan interaksi inklusif dengan kelompok difabel, dan pekan berikutnya ikut dalam kegiatan Walk for Peace and Climate Justice. (uma)
Editor : Yosep Awaludin