RADAR BOGOR - Sebanyak 405.232 keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos PKH dan BPNT dapat mulai mengecek kartu KKS mereka.
Penyaluran bansos tahap kedua dikabarkan telah bisa dilakukan oleh pihak bank penyalur mulai 25 Juni 2025.
Kementerian Sosial menyatakan bahwa penyaluran dilakukan setelah kendala transfer bansos sebelumnya berhasil diperbaiki pihak terkait.
Sebelumnya, KPM tersebut termasuk dalam daftar gagal salur akibat kendala teknis pada rekening penerima bantuan.
Berdasarkan data terkini, penyaluran telah diproses ulang oleh bank sesuai hasil konsolidasi dengan Kementerian Sosial.
Informasi ini disampaikan melalui laman resmi kemensos.go.id dengan publikasi pada 24 Juni 2025 malam.
Dari total 768.381 KPM gagal salur, sebanyak 405.232 KPM kini berhasil mendapatkan bantuan sosial yang sempat tertunda.
Sementara itu, 363.149 KPM lainnya masih dalam proses perbaikan data dan penyaluran oleh pihak bank penyalur.
Proses gagal salur umumnya disebabkan oleh rekening pasif, data tidak sesuai, hingga kartu yang belum diterbitkan.
Penyaluran bansos tetap berjalan bertahap, termasuk bantuan penebalan BPNT sebesar Rp400.000 untuk Juni dan Juli 2025.
Bansos reguler BPNT sebesar Rp600.000 juga masih terus dicairkan secara bertahap ke rekening para penerima manfaat.
Dengan dua jenis bantuan tersebut, total dana yang diterima KPM BPNT bisa mencapai Rp1 juta untuk dua bulan.
Data menunjukkan sebanyak 18,3 juta KPM tercatat sebagai penerima bantuan penebalan BPNT pada periode tersebut.
Penyaluran dilakukan bersamaan dengan bantuan sembako dalam bentuk top-up saldo pada kartu KKS masing-masing penerima.
Cakupan penyaluran bansos reguler telah menjangkau lebih dari 80% KPM PKH dan hampir 83% KPM BPNT.
Namun, masih ada sekitar 4,6 juta KPM yang berada dalam proses pembukaan rekening kolektif atau burokol.
Rekening kolektif umumnya dibuka untuk KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Penyebab gagal salur lainnya termasuk nomor kartu salah, nama tidak cocok, atau kartu belum diaktifkan bank.
Bank Himbara seperti BRI, Mandiri, dan BSI disebut telah melakukan verifikasi kartu aktif dan konfirmasi penerima.
Untuk percepatan, bank akan mengidentifikasi KPM yang belum punya rekening dan mengajukan pembukaan baru.
Kementerian Sosial menyatakan setiap ada umpan balik dari bank, data segera ditindaklanjuti untuk proses penyaluran.
Masyarakat juga dapat mengecek status bansos melalui aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia sepanjang waktu.
Selama bulan Mei hingga Juni 2025, tercatat lebih dari 389.000 pengajuan usulan dan lebih dari 5.000 sanggahan.
Data usulan dan sanggah diverifikasi oleh dinas sosial dan perangkat desa atau kelurahan untuk menentukan kelayakan.
Bantuan subsidi upah (BSU) juga mulai dicairkan sebesar Rp600.000 untuk periode Juni–Juli 2025.
Pekerja dengan gaji sesuai kriteria telah menerima bantuan yang ditransfer melalui rekening bank Himbara.
BSU menjadi bagian dari paket stimulus pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat selama pertengahan tahun.
Bagi yang belum menerima, pencairan bantuan masih terus diproses dan dapat dicairkan dalam beberapa hari ke depan.***
Editor : Eli Kustiyawati