RADAR BOGOR - Sinergitas antar sektor dinilai merupakan faktor penentu kesuksesan dalam melakukan transformasi di wilayah pedesaan. Hal ini kemudian menjadi pelecut semangat menuju ke arah perbaikan.
Seperti dilakukan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (Kemen DPDT), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bersama pemerintah daerah, akademisi dan swasta melakukan kerjasama di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang untuk pemberdayaan lahan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan yang digagas oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), dengan tujuan memperkuat tata kelola Dana Desa (DD).
Kemudian transparansi pembangunan sistem pemberdayaan petani dan pengelolaan lahan berbasis teknologi terapan.
“Setiap rupiah dari Dana Desa harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Kami ingin pastikan petani, sebagai tulang punggung desa, mendapat nilai tambah yang nyata,” kata Jamintel, Prof Reda Mathovani, Rabu (25/6/2025).
Ia melanjutkan ada empat kabupaten di Banten terpilih menjadi pilot project program ini.
Pertimbangan utamanya adalah posisi Banten sebagai penyangga Ibu Kota dan potensi besar dalam bidang pertanian dan hortikultura.
“Selain memiliki lahan pertanian yang luas, Banten juga memiliki ekosistem distribusi hasil bumi yang berkembang pesat dengan kehadiran pasar induk dan konsumen dalam jumlah besar,” ucapnya.
Dengan dukungan Telkom University, PT Pupuk Indonesia, dan PT Paskomnas Indonesia, program ini akan mengintegrasikan sistem pengelolaan areal lahan, budidaya hortikultura, hingga distribusi dan pemasaran yang berkelanjutan.
Sistem Real-Time Monitoring Village Management Funding atau Jaga Desa juga akan diterapkan untuk mengawasi penggunaan Dana Desa secara akuntabel.
BUMDes didorong untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pelatihan manajerial, transfer teknologi, dan pengelolaan lahan produktif secara profesional.
“Masyarakat desa tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok pangan nasional. Kegiatan tersebut bukan hanya tentang meningkatkan hasil tani, tapi membangun sistem yang menjamin keberlangsungan usaha desa. Petani tak boleh lagi terjebak dalam ketidakpastian harga dan pasar,” jelas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (DPDT), Yandri Susanto
Langkah ini, sambungnya, menegaskan pembangunan desa tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dengan kolaborasi yang solid antara kejaksaan, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan industri.
“Ini menjadi visi besar untuk mewujudkan desa mandiri, tangguh, dan sejahtera bisa benar-benar terealisasi,” tukasnya. (rur)
Editor : Alpin.