RADAR BOGOR - Kabar gembira bagi 405.232 KPM bansos PKH dan BPNT sebab mulai hari ini sudah bisa mengecek kembali Kartu KKS.
Informasi terbaru dari bank penyalur dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI menunjukkan dana bantuan sudah berhasil ditransfer atau di-top up.
Sebelumnya, 405.232 KPM ini masuk dalam data gagal transfer dan berdasarkan update dari Kemensos per tadi malam, proses perbaikan data telah berhasil dilakukan, serta penyaluran sudah bisa dilaksanakan.
Dari total 768.381 KPM yang mengalami gagal salur karena kendala rekening, sebanyak 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima bantuan. Artinya, pihak perbankan telah berhasil melakukan proses penyaluran atau top up.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menjelaskan gagal salur ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya perubahan nama atau ketidakcocokan administrasi yang memerlukan perbaikan. Perbaikan ini membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.
Bagi KPM bansos yang mungkin beberapa hari lalu mengecek Kartu KKS-nya masih kosong, silakan cek secara berkala. Insyaallah saldo bantuan Anda sudah mulai dicairkan.
Adapun untuk penebalan bansos sebesar Rp400.000 untuk bulan Juni dan Juli, bagi 18,3 juta KPM, Gus Ipul menjelaskan prosesnya bersamaan dengan penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Kemensos menyampaikan progres penyalurannya sama antara bansos reguler BPNT (yang triwulan Rp600.000) dengan penebalan BPNT (Rp400.000), di lapangan masih banyak KPM yang bansos penebalan BPNT-nya belum disalurkan.
Progres Penyaluran PKH dan BPNT Terkini
Mensos menjelaskan bahwa penyaluran bansos saat ini telah menjangkau:
PKH: 8.429.799 KPM (80,43%)
BPNT: 15.159.958 KPM (82,95%)
Sementara itu, masih ada jutaan KPM yang bantuannya belum tersalurkan karena beberapa kendala:
1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses burokol (buka rekening kolektif).
2.723.515 KPM BPNT (14,9%) juga masih dalam proses burokol.
11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM BPNT (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.
Secara total, ada sekitar 4,6 juta KPM yang saat ini masih dalam proses burokol. KPM yang masuk dalam proses burokol ini adalah penerima yang awalnya penyalurannya melalui PT Pos Indonesia, dan kini datanya sedang diproses untuk dialihkan ke rekening bank.
Beberapa hal yang masih menyebabkan terjadinya gagal transfer dan memerlukan perbaikan antara lain: rekening pasif, rekening tidak ditemukan, rekening beda nama, rekening beda nama dan pasif, kartu tidak aktif, nomor kartu salah, dan kartu belum diterbitkan.
Kemensos terus berupaya melakukan perbaikan data bersama dengan Himpunan Bank Negara (Bank Himbara), yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan BSI.
Bank Himbara telah melakukan konfirmasi nomor kartu yang aktif dan akan melakukan identifikasi KPM yang sudah memiliki rekening untuk percepatan pembukaan rekening baru.
Untuk rekening yang tidak ditemukan, bank akan mengkonfirmasi alasannya, dan untuk rekening yang namanya berbeda, akan dilakukan penggantian nama sesuai nama rekening.
Setiap ada feedback dari bank, Kemensos akan langsung menindaklanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data.
Informasi penting lainnya adalah terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. BSU termasuk salah satu paket stimulus dari pemerintah.
Terpantau dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, banyak pekerja yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan BSU ini.
Penerima bansos menerima top up atau transfer saldo Rp600.000 untuk BSU periode Juni-Juli (Rp300.000 per bulan).***