RADAR BOGOR - Di penghujung bulan Juni 2025, pemerintah kembali menggulirkan bantuan sosial (bansos) dalam skema Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kali ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan tiga jenis bantuan sekaligus: beras 20 kg, dana BPNT reguler Rp600 ribu, dan bonus penebalan bansos sebesar Rp400 ribu. Totalnya bisa mencapai lebih dari Rp1 juta rupiah.
Bantuan diberikan kepada empat kategori utama penerima, yaitu:
KPM BPNT Murni
Mereka yang hanya menerima bantuan BPNT dan terdaftar aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang masih valid.
KPM Gabungan (BPNT + PKH)
Penerima yang mendapatkan dua program sekaligus (BPNT dan PKH), dan saat ini sedang dilakukan verifikasi ulang datanya untuk penyaluran tahap akhir.
KPM Baru yang Masuk DTKS 2025
Warga yang sebelumnya belum terdaftar tapi masuk data hasil update terbaru DTKS, biasanya melalui usulan musyawarah desa/kelurahan atau validasi mandiri.
KPM Lansia Tunggal dan Penyandang Disabilitas Berat
Kategori khusus yang kini juga diakomodir oleh Kemensos sebagai penerima bantuan tambahan, termasuk paket beras.
Dana BPNT Reguler dan Penebalan Bansos Rp400 ribu dijadwalkan cair pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2025.
Bantuan Beras 20 kg disalurkan melalui Bulog dan Pos atau perangkat desa, tergantung wilayah masing-masing.
Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai wilayah, dan bisa berbeda antar kabupaten/kota.
Untuk memastikan apakah kamu termasuk penerima bantuan ini, lakukan langkah berikut:
1. Kunjungi situs resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data lengkap “Nama lengkap sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dan Captcha kode verifikasi”
3. Hubungi Pendamping PKH/BPNT di wilayah masing-masing jika nama kamu terdaftar tetapi bantuan belum juga cair.
Pelru diingat, Pastikan data NIK di Dukcapil sudah sinkron dengan DTKS. KKS tidak rusak atau kedaluwarsa. Jika ada masalah, segera lapor ke Bank Himbara.
Hindari duplikasi data dalam satu KK (misalnya ganda menerima di dua tempat berbeda). Ikut serta dalam musyawarah desa/kelurahan saat pembaruan DTKS berlangsung.***
Editor : Eka Rahmawati