Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Jangan Lupa Periksa Nama di Aplikasi Cek Bansos Kemensos, Untuk Pencairan PKH dan BPNT yang Disalurkan Lewat Kantor Pos

Ira Yulia Erfina • Jumat, 27 Juni 2025 | 21:17 WIB

Ilustrasi Uang Bansos PKH dan BPNT.
Ilustrasi Uang Bansos PKH dan BPNT.
 

RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dalam bentuk susulan yang mulai cair hari ini, 27 Juni 2025, melalui Kantor Pos.

Penyaluran bansos, PKH dan BPNT ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya belum menerima pencairan pada tahap 1 atau 2, karena berbagai alasan. Seperti keterlambatan validasi data atau kendala administratif.

Proses pencairan bansos, PKH dan BPNT dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu kantor pos dan rekening bank Himbara, tergantung dari data dan wilayah masing-masing penerima.

Disebutkan, bahwa pencairan susulan hari ini sudah mulai muncul di sejumlah wilayah. Warga diminta untuk mengecek status pencairan mereka melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos, dengan menggunakan NIK KTP yang terdaftar.

Jika bantuan sudah cair melalui pos, biasanya akan muncul undangan pengambilan fisik atau konfirmasi dari petugas desa atau pendamping sosial. Penerima diminta membawa KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat pencairan di kantor pos.

Penerima manfaat bansos yang masuk dalam kategori susulan umumnya adalah mereka yang statusnya telah diperbarui atau diaktifkan kembali dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bantuan PKH terdiri dari beberapa komponen, seperti ibu hamil, anak usia dini, lansia, penyandang disabilitas, dan anak sekolah dengan nominal bantuan berbeda-beda.

Sedangkan BPNT, dicairkan dalam bentuk uang tunai senilai Rp200.000 per bulan, dan bisa diterima sekaligus beberapa bulan tergantung periode tertunda.

Selain bansos rutin, beberapa wilayah juga mulai menyalurkan bantuan tambahan berupa beras 10 kg per bulan dari program cadangan pangan pemerintah yang dikoordinasikan oleh Bulog.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan informasi palsu, dan tetap berpegang pada sumber resmi seperti Kemensos, pendamping PKH, atau perangkat desa.

Jika belum menerima bantuan, penerima disarankan mengecek ulang data DTKS mereka atau menanyakan langsung ke dinas sosial.

Pemerintah berharap dengan bantuan ini, daya beli masyarakat tetap terjaga dan beban ekonomi rumah tangga dapat dikurangi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

 

Editor : Rani Puspitasari Sinaga
#kantor pos #bpnt #bansos #pkh