RADAR BOGOR – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dengan adanya program bantuan sosial (bansos).
Menjelang akhir bulan Juli 2025, tiga program bansos akan disalurkan secara serentak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Total nilai bansos yang akan disalurkan mencapai hingga Rp1,5 juta per individu.
Penyaluran ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat rentan, terutama di tengah tantangan ekonomi nasional yang masih berlangsung.
Adapun tiga jenis bansos yang akan dicairkan mulai 25 Juli 2025 adalah sebagai berikut:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk Periode Juli
3. Bantuan Pangan Tambahan (BPT), yang ditujukan untuk wilayah dengan risiko kerawanan pangan dan terdampak inflasi.
Masyarakat yang terdaftar dalam ketiga program bansos tersebut berpeluang menerima bantuan dengan total hingga Rp1.500.000, dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III: bantuan berkisar antara Rp200.000 hingga Rp750.000, tergantung kategori penerima, seperti ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, maupun anak usia sekolah.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk Juli: sebesar Rp400.000, merupakan akumulasi bantuan dua bulan (Rp200.000 per bulan).
3. Bantuan Pangan Tambahan (BPT): diberikan sebesar Rp350.000, khusus bagi wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi dan yang terdampak inflasi.
Apabila seorang warga memenuhi seluruh kriteria penerima untuk ketiga program tersebut, maka total bantuan yang diterima bisa mencapai Rp1.500.000 dalam satu waktu pencairan.
Ketiga program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan, serta menjaga daya beli rumah tangga di lapisan terbawah.
Pemerintah terus mendorong agar penyaluran bansos dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui kerja sama lintas kementerian serta dukungan pemerintah daerah.
Penyaluran bansos dijadwalkan mulai dilakukan pada 25 Juli 2025 dan akan berlangsung secara bertahap guna memastikan distribusi tepat waktu dan sasaran.
Adapun mekanisme pencairan dilakukan melalui beberapa jalur, antara lain:
1. Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri, untuk penerima yang memiliki rekening bank.
2. Kantor Pos, sebagai alternatif pencairan bagi wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan.
3. E-Warung, khusus untuk pencairan BPNT dalam bentuk bahan pangan.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap bantuan dapat tersalurkan secara efisien dan menjangkau seluruh penerima manfaat, terutama di wilayah yang paling membutuhkan.***
Khairunnisa
Editor : Eli Kustiyawati