RADAR BOGOR—Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai secara bersamaan pada bulan Juli 2025.
Sekolah Rakyat akan menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di 100 titik rintisan, dengan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
"Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah," kata Gus Ipul Senin 30 Juni 2025.
Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Setiap siswa mengikuti pelajaran formal di siang hari dan mendapatkan penguatan pendidikan karakter di malam hari.
Menurut Gus Ipul, nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup adalah komponen penting dari kurikulum.
"Ada ekstrakulikulernya dan ada kegiatan lain yang menunjang, sehingga mereka diharapkan punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan minatnya," tuturnya.
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendaftarkan siswa, sementara verifikasi langsung di lapangan dilakukan oleh Dinsos, pendamping PKH, BPS, dan kepala daerah.
"Sasaran kita dari Desil 1 yang miskin-miskin ekstrem itu, kemudian ada tim yang berkunjung, berbicara dengan orangtuanya, melihat kondisi objektifnya," ujarnya.
Jika hasil survei menunjukkan kemiskinan, mereka yang belum terdaftar di data BPS masih dapat masuk.
"Jika mereka sampai putus sekolah, ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di Sekolah Rakyat. Istilahnya promotif, itu adalah multi-entry, multi-exit," jelasnya.
Pada awalnya, sekolah akan menggunakan bangunan yang telah direnovasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah akan membangun sekolah permanen di lahan setidaknya 8 hektare ke depan.
Gus Ipul menyatakan bahwa sebuah sekolah dapat menampung hingga 1.000 siswa dan memiliki semua fasilitas yang diperlukan.
Dia memperkirakan biaya satu sekolah itu sampai Rp200 miliar, lengkap dengan meubelairnya, dan perangkat yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.
Tahap awal Sekolah Rakyat mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 lokasi.
Wilayah dengan jumlah lokasi terbanyak adalah Pulau Jawa (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku (masing-masing 4), dan Papua (3 lokasi).
“Pada 100 titik pertama Sekolah Rakyat ini sudah ada 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidikan,” terang Gus Ipul.
Gedung sementara yang telah digunakan tahun ini tidak akan dibiarkan kosong. "Akan difungsikan sebagai rumah singgah atau layanan sesuai kebutuhan pemerintah daerah setelah tidak lagi digunakan," katanya.
Pengelolaan tenaga pendidik akan dilakukan oleh Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, dan BKN. Kepala sekolah akan berasal dari ASN, dan guru akan direkrut dari PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian PPPA untuk memastikan bahwa siswa aman dan nyaman di asrama. Perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi menjadi prioritas pencegahan.
Tidak boleh ada perundungan di sekolah, kekerasan seksual, dan tindakan atau ucapan yang mengarah pada intoleransi. Gus Ipul menegaskan bahwa upaya penjagaan dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan.
Pemerintah sedang menyiapkan 100 titik tambahan untuk gelombang kedua, selain 100 titik awal. Target dapat dicapai setelah menyelesaikan tahap pertama proses rekrutmen siswa dan guru.
"Ada 100 titik lagi yang kedua, juga sedang dalam proses baik itu rekrutmen siswa dan guru, itu Insya Allah akan menyusul," ujarnya.
Di beberapa titik tahap kedua, 122 Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung yang dimiliki oleh Pemda akan digunakan.
Tujuan tambahan mencakup 424 rombel, yang terdiri dari 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan. (***)
Editor : Yosep Awaludin