RADAR BOGOR - Memasuki awal Juli 2025, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beserta tambahan penebalan senilai Rp400 ribu kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Adanya bansos BPNT ini tentu jadi perhatian KPM, dengan nilai yang besar, hingga waktu yang bertepatan dengan banyaknya kebutuhan masyarakat.
Penambahan bansos BPNT pada KPM Rp400 ribu ini, diberikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, dengan lonjakan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.
Program ini menyasar sekitar 18,3 juta keluarga prasejahtera, yang datanya telah tercatat aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran pangan pokok masyarakat di tengah tekanan harga.
Hingga 1 Juli 2025, tercatat bahwa bantuan tambahan BPNT tersebut telah berhasil disalurkan kepada sekitar 95,5 persen dari total penerima yang terdaftar.
Ini berarti lebih dari 17,5 juta KPM telah menerima dana bantuan secara langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun demikian, sekitar 805 ribu KPM masih belum menerima pencairan.
Mereka sebagian besar masih berada dalam proses pembukaan rekening kolektif, verifikasi ulang data, atau penyempurnaan informasi administratif di tingkat desa.
Proses ini berjalan bertahap dan menyesuaikan dengan kesiapan bank penyalur serta kelengkapan data dari masing-masing daerah.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh KPM yang datanya sudah valid tetap akan mendapatkan haknya secara penuh, meski penyaluran dilakukan dalam beberapa gelombang demi kelancaran distribusi dan efisiensi operasional.
Selain bantuan penebalan BPNT, penyaluran tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) juga tengah berjalan secara bersamaan.
Pada tahap ini, sebanyak 10 juta KPM ditargetkan sebagai penerima, namun hingga awal Juli baru sekitar 8,04 juta KPM yang telah menerima bantuan PKH tersebut.
Artinya, masih ada sekitar 1,96 juta keluarga yang belum menerima pencairan, dan proses penyaluran masih terus berlangsung secara bertahap.
Beberapa daerah prioritas sudah mencairkan lebih dulu, sementara wilayah lain tengah menunggu giliran tergantung kesiapan distribusi logistik dan perbankan.
Pemerintah melalui Kemensos serta jajaran pendamping sosial di lapangan terus memantau distribusi ini agar tepat sasaran dan dapat diterima sesuai waktu yang ditentukan.
Bagi keluarga penerima yang belum menerima bantuan, disarankan untuk segera mengecek status bantuan melalui ATM Himbara, EDC e-Warong, aplikasi mobile banking, atau situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Jika saldo belum masuk, penerima tidak perlu panik karena hal itu bisa disebabkan oleh antrean distribusi yang belum sampai pada rekening mereka atau adanya kekurangan data yang masih diverifikasi.
Dalam hal ini, kerja sama aktif antara KPM dan petugas sosial sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penyesuaian data dan pencairan. Pemerintah juga membuka akses layanan aduan dan konsultasi bagi masyarakat yang mengalami kendala teknis atau administratif.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga