RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pencairan bansos PKH dan BPNT ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan bantuan bagi masyarakat rentan secara berkala, sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam skema penyaluran sepanjang tahun.
Dalam proses pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 3 ini, KPM yang terdaftar di berbagai wilayah diminta untuk segera melakukan pengecekan saldo secara mandiri melalui fasilitas perbankan.
Pengecekan mutasi rekening secara berkala sangat dianjurkan agar KPM dapat mengetahui secara pasti apakah bantuan telah masuk atau masih dalam proses distribusi.
Berdasarkan laporan terkini, wilayah seperti Indramayu sudah terpantau menerima bansos, terutama dari penyalur Bank Mandiri dan BNI. Sementara itu, provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pencairan tertinggi, yakni mencapai 94,40% dari total alokasi dana yang diterima.
Meski demikian, masih banyak daerah yang belum menerima pencairan, terutama yang menggunakan penyalur dari PT Pos Indonesia.
Penyaluran juga tertunda di daerah yang masih dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data kependudukan.
Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dan bisa berbeda waktu antar wilayah, tergantung kesiapan administrasi daerah serta penyesuaian sistem bank penyalur dengan data DTKS pusat.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap segala bentuk pungutan liar atau permintaan biaya tambahan dalam proses pencairan.
Perlu juga diingat, penyaluran ini tidak ada pungutan biaya apapun.
Jika ditemukan adanya praktik mencurigakan atau saldo tidak kunjung masuk padahal nama telah terdaftar, KPM diminta segera melapor ke pendamping sosial atau kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan klarifikasi dan bantuan penanganan.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa KKS masih aktif dan data NIK yang digunakan sudah sesuai dan terverifikasi.
Sebagai tambahan informasi, provinsi dengan jumlah KPM terbanyak secara nasional adalah Jawa Barat, yang tercatat memiliki lebih dari 2,6 juta KPM PKH aktif pada triwulan pertama 2025.
Diikuti oleh Jawa Tengah, yang jika digabungkan dengan penerima BPNT dan bantuan lainnya, memiliki lebih dari 3,4 juta KPM sepanjang tahun berjalan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga