RADAR BOGOR - Pemerintah resmi mulai mencairkan bantuan tambahan atau yang dikenal sebagai penebalan bansos senilai Rp400 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH dan BPNT.
Penebalan bansos PKH dan BPNT ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mempercepat realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2025.
Proses pencairan bansos PKH dan BPNT penebalan dimulai pada pekan pertama Juli dan kini memasuki fase percepatan, di mana sejumlah bank Himbara seperti Bank Mandiri dan Bank BNI telah menyalurkan dana secara bertahap ke rekening para penerima.
KPM yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat segera memeriksa saldo mereka melalui ATM, e-warong, atau mobile banking masing-masing.
Sementara itu, masyarakat yang menerima bantuan melalui skema Kantor Pos, terutama di wilayah-wilayah 3T atau yang belum memiliki akses perbankan, diharapkan segera memantau undangan pencairan dari pihak RT/RW atau pendamping sosial.
Besarnya dana penebalan yang diberikan kepada setiap KPM adalah Rp400.000 dan disalurkan dalam bentuk top-up di luar skema reguler PKH dan BPNT.
Artinya, penerima bisa menerima tiga jenis bantuan dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu PKH tahap 2, BPNT tahap 2, dan tambahan penebalan.
Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar hadir di saat masyarakat sangat membutuhkannya, terutama menjelang tahun ajaran baru dan kondisi harga pangan yang belum sepenuhnya stabil.
Namun, pencairan belum sepenuhnya merata. Masih terdapat sekitar 3 hingga 3,6 juta KPM yang belum menerima karena proses migrasi dari penyaluran pos ke rekening KKS atau sedang dalam tahap pembukaan rekening kolektif.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan dinas sosial di masing-masing daerah terus memantau perkembangan ini agar tidak ada masyarakat penerima yang tertinggal.
Bagi mereka yang belum menerima, sangat disarankan untuk tidak panik dan segera menghubungi pendamping PKH atau perangkat desa guna memastikan status data dan rekening mereka.
Dokumen penting yang wajib dibawa saat pencairan bansos melalui kantor pos antara lain KTP asli, Kartu Keluarga, serta surat undangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau RT.
Bagi penerima yang menggunakan KKS, cukup melakukan pengecekan saldo di ATM. Apabila saldo sudah masuk, dana dapat langsung digunakan untuk kebutuhan pangan dan keperluan rumah tangga lainnya.
Pemerintah juga mendorong agar bantuan tersebut dipakai secara bijak sesuai tujuan utama penyalurannya.
Kebijakan penebalan bansos ini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam melindungi lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.
Dengan penyaluran yang semakin cepat dan akurat, diharapkan bantuan ini mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga penerima.
Masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan informasi resmi baik dari pemerintah pusat, dinas sosial daerah, maupun melalui kanal RT dan pendamping PKH agar tidak tertinggal dalam proses pencairan yang sedang berlangsung ini.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga