RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) PKH BPNT dalam skema baru pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini belum memiliki akses ke rekening bank Himbara.
Pada tahap kedua bulan Juli 2025 ini, pencairan bansos PKH BPNT disalurkan langsung melalui PT Pos Indonesia.
Dalam mekanisme terbaru ini, sejumlah KPM menerima sekaligus tiga jenis bansos, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penebalan sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan total nilai yang bisa melebihi satu juta rupiah per penerima.
Sistem penyaluran ini ditujukan untuk mempercepat realisasi bansos dan menjangkau daerah-daerah yang tergolong wilayah 3T atau sulit akses, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan sejumlah wilayah lain di luar Jawa.
Skema triple bansos ini terdiri dari pencairan BPNT reguler sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan (Mei dan Juni), penebalan tambahan sembako sebesar Rp400 ribu untuk dua bulan juga, dan komponen PKH yang nominalnya disesuaikan dengan kategori masing-masing anggota keluarga penerima.
Misalnya, anak usia sekolah, balita, lansia, dan ibu hamil memiliki nilai bantuannya masing-masing.
Maka tak heran jika pencairan total dari tiga jenis bansos ini bisa mencapai lebih dari satu juta rupiah dalam satu kali pengambilan di kantor pos.
Pencairan dilakukan secara bertahap mulai dari akhir Juni hingga pertengahan Juli 2025, dengan PT Pos Indonesia mengundang KPM melalui surat resmi yang berisi waktu, tempat pencairan, serta jumlah bantuan yang akan diterima.
KPM diminta membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat datang ke kantor pos. Surat undangan dari pos menjadi bukti bahwa nama penerima telah tercantum di dalam daftar penerima bansos aktif.
Jika tidak menerima undangan, maka besar kemungkinan nama tersebut belum masuk dalam pencairan gelombang ini dan disarankan menunggu tahap selanjutnya.
Sementara itu, update sistem dari aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation) yang menjadi acuan nasional untuk penyaluran bansos juga telah diperbarui pada awal Juli.
Masyarakat dapat mengecek sendiri apakah namanya termasuk dalam daftar penerima bansos dengan mengakses sistem SIKS-NG atau menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos yang tersedia di ponsel.
Status aktif menunjukkan bahwa bantuan sudah diproses untuk pencairan, sedangkan status tidak aktif atau tidak ditemukan menandakan bahwa data perlu diperbarui atau penerima sudah tidak lagi terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Dengan cairnya tiga jenis bantuan sekaligus ini, pemerintah berharap dapat memberikan dukungan nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum stabil akibat harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi.
Bagi masyarakat yang merasa telah memenuhi syarat namun belum menerima bantuan, dianjurkan untuk segera berkoordinasi dengan pendamping PKH atau operator desa guna memastikan apakah data telah masuk DTKS dan dinyatakan valid untuk menerima bansos.
Penerapan pencairan melalui pos ini dinilai efektif karena menjangkau warga yang belum memiliki akses rekening bank.
Hal ini juga menjadi bagian dari strategi Kemensos untuk memperluas inklusi sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil, sekaligus mempercepat realisasi anggaran bansos yang selama ini sering terkendala proses perbankan dan keterlambatan distribusi kartu.
Jika Anda adalah KPM yang belum menerima KKS atau pencairan melalui bank, pastikan Anda tidak melewatkan undangan dari kantor pos.
Pemerintah akan terus menyalurkan bansos secara bertahap, dan verifikasi data yang tepat menjadi kunci agar bantuan dapat tersampaikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga