RADAR BOGOR – Menjelang pertengahan Juli 2025, pemerintah kembali mengingatkan para penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) agar segera mencairkan hak mereka sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
Berdasarkan informasi resmi dari PT Pos Indonesia dan sejumlah kanal komunikasi sosial, kini tersisa hanya sembilan hari bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melakukan pengecekan, pencairan, atau pengajuan ulang bansos sebelum sistem secara otomatis menutup akses bagi penerima yang belum memverifikasi datanya.
Hal ini menjadi krusial mengingat pada periode Juli ini terjadi proses penebalan bansos, yaitu penambahan nominal bantuan yang diberikan untuk kategori tertentu, yang bila tidak dimanfaatkan dengan benar, berpotensi hangus dan tidak bisa diklaim kembali.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam pengumuman ini adalah kewajiban para penerima untuk memastikan status kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) masih aktif dan tidak masuk kategori zonk atau kosong saldo.
Banyak kasus yang dilaporkan masyarakat menunjukkan bahwa, meskipun seseorang terdaftar dalam daftar penerima, saldo mereka tidak muncul atau gagal dicairkan karena status KKS mereka tidak aktif.
Oleh sebab itu, pihak PT Pos dan Dinas Sosial daerah membuka posko layanan khusus untuk melakukan validasi ulang KKS dan membantu penerima yang mengalami kendala.
Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat segera melakukan konfirmasi atau perbaikan data apabila ada perubahan anggota keluarga, perpindahan alamat, atau kondisi sosial ekonomi yang relevan.
Selain pembaruan data KKS dan penebalan bansos, kanal informasi juga menyebutkan adanya peluang baru untuk para KPM yang memenuhi kriteria program Prakerja tahun 2025.
Dalam waktu dekat akan dibuka registrasi awal bagi calon peserta dari kalangan penerima bansos, dan pemerintah berencana memberikan tambahan insentif pelatihan yang bisa diperoleh secara bertahap.
Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk bergabung dalam grup resmi pendamping Prakerja di wilayah masing-masing agar tidak tertinggal informasi teknis pendaftaran dan syarat administratif.
Dengan waktu yang semakin sempit, para penerima PKH dan BPNT diimbau untuk tidak menunda proses pengecekan dan pencairan.
Bagi mereka yang mengalami zonk pada KKS atau belum menerima penebalan bansos, langkah terbaik adalah segera datang ke kantor pos atau kelurahan untuk konsultasi langsung dengan petugas.
Apabila seluruh data sudah sesuai, maka pencairan bantuan akan segera dilakukan dalam waktu yang sama, baik melalui PT Pos maupun bank Himbara.
Seluruh proses ini ditujukan untuk memastikan bahwa hak masyarakat benar-benar sampai pada yang membutuhkan tanpa terhambat oleh kesalahan teknis atau kekeliruan data administratif.***
Editor : Eli Kustiyawati