RADAR BOGOR – Isu ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan publik, setelah Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dan memberikan klarifikasi resmi melalui pernyataan yang disampaikan secara publik.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem penyaluran bansos yang menyebabkan tidak semua bantuan tepat sasaran.
Hal ini terjadi ketika bantuan diberikan kepada warga yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, sementara banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam daftar penerima.
Menteri Sosial menekankan bahwa perbaikan data tidak bisa hanya mengandalkan sistem satu arah dari pemerintah pusat atau daerah.
Diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat melalui jalur partisipatif yang sudah disediakan, terutama melalui aplikasi Cek Bansos yang telah diluncurkan sejak beberapa tahun terakhir.
Melalui fitur "usul" dan "sanggah" dalam aplikasi tersebut, masyarakat bisa langsung mengajukan nama-nama warga yang dinilai layak mendapatkan bansos, disertai dengan dokumen pendukung seperti KTP dan foto kondisi rumah.
Namun yang cukup mengejutkan, dari lebih dari 500 ribu pengajuan yang masuk, hanya kurang dari 10 ribu sanggahan yang tercatat. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengoreksi data bansos di lingkungannya sendiri masih sangat rendah.
Rendahnya tingkat sanggahan dari masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor utama mengapa bansos tidak kunjung sepenuhnya tepat sasaran.
Pemerintah mendorong warga untuk tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga aktif melakukan pengecekan, pelaporan, dan klarifikasi jika menemukan ketidaksesuaian.
Dalam konteks ini, Kemensos juga mengingatkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersifat dinamis dan terus diperbarui, sehingga warga bisa setiap saat melakukan pemutakhiran apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi.
Selain evaluasi terhadap bansos yang sedang berjalan, pemerintah juga telah menyiapkan arah kebijakan bansos untuk tahun 2026 mendatang.
Rencana strategis ini akan fokus pada empat prioritas utama, yakni ketahanan pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan peran perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Program-program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Program Indonesia Pintar (PIP) akan tetap dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Kemensos membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Masyarakat pun diajak untuk memanfaatkan haknya dalam memastikan bahwa bantuan sosial yang digelontorkan dari anggaran negara benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Perbaikan bansos bukan hanya soal data, tetapi juga budaya partisipatif yang harus dibangun bersama.
Pemerintah meyakini bahwa hanya dengan keterlibatan aktif masyarakat, sistem perlindungan sosial di Indonesia bisa menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.***
Editor : Eli Kustiyawati