RADAR BOGOR – Pemerintah, melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan pemerintah daerah, mulai membagikan surat undangan resmi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pengambilan bantuan beras 20 kg yang termasuk dalam program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap terbaru.
Surat undangan ini disalurkan secara bertahap oleh RT atau RW kepada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan, khususnya yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masuk sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Diinformasikan bahwa pembagian surat undangan ini menjadi langkah awal sebelum pencairan bantuan dilakukan secara massal di sejumlah wilayah.
Bagi para penerima yang telah mendapatkan surat undangan, ada tiga dokumen penting yang wajib disiapkan untuk bisa mengambil beras bantuan tersebut.
Pertama, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopinya sebagai bukti identitas diri.
Kedua, Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan keabsahan penerima sebagai bagian dari keluarga penerima manfaat.
Ketiga, surat undangan asli yang dibagikan oleh petugas RT atau kelurahan sebagai bukti resmi pemanggilan untuk pencairan bantuan.
Proses pencairan sendiri dijadwalkan berlangsung mulai minggu kedua Juli 2025 dan dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi yang telah ditentukan, seperti kantor desa, kelurahan, aula balai warga, maupun lokasi khusus yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia.
Bagi lansia, penyandang disabilitas, atau penerima yang mengalami kesulitan mobilitas, kemungkinan akan disediakan layanan khusus berupa pengantaran langsung ke rumah, tergantung kebijakan masing-masing wilayah.
Penting bagi para penerima untuk memperhatikan jadwal dan lokasi pengambilan yang tertera dalam surat undangan karena setiap wilayah memiliki jadwal dan sistem antrean yang berbeda-beda.
Surat undangan bersifat wajib dan menjadi salah satu syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan.
Bagi yang belum menerima surat undangan namun merasa masuk dalam kategori penerima, disarankan segera menghubungi RT/RW atau kelurahan untuk mendapatkan klarifikasi.
Distribusi bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan membantu pemenuhan gizi keluarga selama masa penyaluran bantuan berlangsung.
Dengan demikian, masyarakat yang menerima undangan diharapkan segera menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan serta mengikuti jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan oleh petugas di lapangan agar proses pencairan bantuan berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.***
Editor : Eli Kustiyawati