RADAR BOGOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Hal ini terlihat dari program pencanangan pengaturan dan integrasi Lapangan Banteng serta Gedung A.A. Maramis yang berlangsung pada Kamis (10/7) di Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan aset negara harus mampu memberikan nilai tambah yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural.
Menurutnya, restorasi Gedung A.A. Maramis yang rampung pada 2024 adalah bukti nyata upaya pelestarian sejarah sekaligus optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik.
“Saat restorasi Gedung A.A. Maramis rampung, kami berencana menjadikannya satu kesatuan ruang yang terbuka. Kawasan ini dulunya adalah pusat pemerintahan, sehingga penataan ulang ini akan menghadirkan lebih banyak ruang publik sekaligus memperkenalkan perjalanan sejarah bangsa kepada masyarakat,” ujar Menkeu dalam sambutannya.
Gedung A.A. Maramis kini dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang bertugas memanfaatkan aset negara secara optimal.
Penggunaan aset, baik berupa gedung maupun lahan, diharapkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, hingga budaya bagi masyarakat luas.
Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, turut menyambut hangat kerja sama ini. Ia menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov DKI dan Kemenkeu sangat penting dalam menghadirkan ruang publik yang berkualitas.
Kepercayaan yang diberikan oleh Kemenkeu menjadi dasar penting bagi suksesnya penataan kawasan tersebut.
Integrasi Lapangan Banteng dengan Gedung A.A. Maramis diharapkan dapat menjadi ruang terbuka yang nyaman dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta komunitas.
Selain menjadi tempat beraktivitas, kawasan ini juga akan menjadi simbol transformasi Jakarta menuju kota yang lebih ramah, berkelanjutan, dan sarat nilai sejarah.
Menkeu Sri Mulyani berharap upaya bersama ini dapat memperkuat identitas Kota Jakarta sebagai kota yang inklusif serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berekspresi, dan menghargai warisan sejarah bangsa.***
