RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Pada pertengahan Juli 2025 ini, sejumlah KPM di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah menerima pencairan bansos melalui berbagai mekanisme. Termasuk melalui lewat KKS Merah Putih.
KKS Merah Putih merupakan kartu khusus untuk KPM penerima bansos, yang ditetapkan melalui data terbaru pemerintah, berdasarkan verifikasi dari Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) maupun basis data lainnya.
Selain KKS, penyaluran juga dilakukan lewat mekanisme undangan langsung dari PT Pos Indonesia yang dikirim ke rumah masing-masing penerima.
Pencairan bansos ini meliputi dua jenis bantuan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Masing-masing bantuan diberikan dengan ketentuan yang berbeda, tergantung kategori anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut dan hasil evaluasi data penerima yang telah dilakukan sebelumnya.
Untuk PKH, penerima bantuan mendapatkan uang tunai berdasarkan komponen seperti anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Sedangkan BPNT disalurkan dalam bentuk dana.
Beberapa wilayah yang sudah mulai menerima pencairan tahap ini antara lain Desa Bantarsari, Binangun, Bulaksari, Cikedondong, Citembong, Kamulyan, dan Kedungdawas.
Di wilayah-wilayah ini, sebagian KPM telah menerima undangan dari PT Pos untuk melakukan pencairan bansos secara langsung di lokasi yang ditentukan, seperti kantor pos atau balai desa setempat.
Undangan ini menjadi bukti resmi bahwa nama penerima telah terdaftar sebagai KPM aktif dan berhak mengambil bantuan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh petugas pos atau pendamping sosial di lapangan.
Selain itu, pencairan melalui KKS Merah Putih dilakukan melalui mesin ATM atau e-warong yang telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Banyak warga penerima yang langsung melakukan penarikan setelah menerima notifikasi dari bank terkait masuknya saldo.
Proses ini berlangsung lancar, meski tetap ada beberapa kendala administratif seperti rekening pasif atau kartu yang belum aktif akibat belum pernah digunakan dalam periode sebelumnya.
Petugas lapangan dari Dinas Sosial dan pendamping PKH di masing-masing wilayah terus memberikan informasi serta pendampingan kepada masyarakat agar seluruh penerima dapat mengakses hak mereka tanpa hambatan.
Ini merupakan penyaluran bansos tahap ketiga.
Pemerintah menargetkan agar semua bansos tahap ini bisa selesai disalurkan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, dengan tetap memperhatikan kelengkapan data serta ketepatan sasaran.
Bagi yang belum menerima, diminta unruk terus memantau informasi resmi pemerintah.
Bagi warga yang menerima undangan dari PT Pos, penting untuk membawa identitas diri yang sah dan undangan asli agar proses pencairan berjalan lancar.
Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh proses ini tidak dipungut biaya dan melarang keras adanya pungutan liar dalam bentuk apapun.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga