RADAR BOGOR - Pemerintah terus menyalurkan berbagai macam program bantuan sosial (bansos), termasuk beras dan modal usaha ke para keluarga penerima manfaat (KPM).
Sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, menjadi lokasi awal penyaluran bansos pangan berupa beras, dan juga modal usaha yang ditujukan bagi KPM.
Data resmi dari Badan Pangan Nasional memperlihatkan, bahwa sebanyak 138.676 KPM di provinsi tersebut telah menerima distribusi bansos beras pada periode Juni–Juli 2025.
Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi daerah dengan penerima terbanyak, yakni 15.784 keluarga, disusul Kabupaten Minahasa sebanyak 15.131 keluarga dan Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 17.626 keluarga.
Jumlah total beras yang disalurkan untuk dua bulan mencapai 2.773.520 kilogram, atau lebih dari 2,7 juta kilogram.
Namun di luar bantuan reguler tersebut, pemerintah melalui kementerian dan lembaga teknis juga tengah menyalurkan sejumlah insentif tambahan yang sifatnya komplementer.
Provinsi Sulawesi Utara menjadi wilayah yang mendapatkan bonus.
Hal ini menjadi pendorong bagi daerah lain untuk mempercepat proses administratif dan teknis penyaluran bantuan.
Tidak hanya itu, bantuan PIP juga diberikan kepada keluarga tidak mampu.
Bantuan PIP tahun ini mencapai hingga Rp1,8 juta per anak per tahun, yang disalurkan melalui rekening masing-masing siswa atau secara kolektif melalui sekolah.
Tujuan dari program ini adalah agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi, sekaligus mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun.
Sementara itu, bagi masyarakat usia produktif yang memiliki minat untuk memulai usaha, pemerintah juga mengalokasikan bantuan khusus melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Program ini menjadi instrumen bansos produktif yang diberikan kepada penerima dari kalangan kurang mampu namun memiliki potensi kewirausahaan.
Bantuan diberikan dalam bentuk barang senilai Rp5 hingga Rp6 juta rupiah, tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan, seperti usaha kuliner, pertanian, kerajinan tangan, atau jasa.
Penyalurannya dilakukan melalui koordinasi dengan pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten/kota yang telah melakukan asesmen dan verifikasi terhadap calon penerima.
Kombinasi bantuan seperti beras dan bantuan produktif seperti PENA ini menjadi strategi pemerintah untuk mengatasi dampak inflasi pangan sekaligus mendorong ketahanan ekonomi rumah tangga.
Pemerintah berharap penerima bantuan tidak hanya terbantu untuk kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga dapat mulai bangkit secara ekonomi melalui peluang wirausaha yang difasilitasi.
Dengan distribusi yang kini makin merata dan sistem yang semakin tertata, proses penyaluran bansos ke depan diharapkan menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.
Penerima bantuan diharapkan aktif mengikuti informasi dari pemerintah desa, sekolah, atau dinas sosial setempat agar tidak ketinggalan proses verifikasi maupun jadwal pencairan, karena setiap jenis bantuan memiliki mekanisme dan jalur penyaluran yang berbeda.
Pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi untuk memastikan bahwa berbagai skema bantuan ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga