RADAR BOGOR – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 resmi dimulai secara serentak di seluruh Indonesia.
Sebanyak 6.130 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) turut ambil bagian dalam pelaksanaan MPLS yang tersebar di 63 titik dari barat hingga timur Nusantara.
Sebagai pusat seremoni nasional, pembukaan resmi digelar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor yang menjadi simbol komitmen kuat pemerintah dalam membangun pendidikan inklusif berbasis kesejahteraan sosial.
MPLS Sekolah Rakyat bukan sekadar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana lazimnya, tetapi menjadi fondasi awal pembentukan karakter, disiplin, dan adaptasi hidup berasrama bagi para siswa yang berasal dari berbagai latar belakang rentan.
Berlangsung selama beberapa hari ke depan, kegiatan MPLS diisi dengan materi penguatan nilai kebangsaan, pembiasaan hidup sehat, serta pelatihan dasar kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak bekerja sama dengan berbagai mitra lintas sektor, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Sebagai pembuka, para siswa terlebih dahulu mengikuti pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang meliputi tekanan darah, darah lengkap, penglihatan, kesehatan gigi, dan kebugaran fisik.
Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kesiapan fisik seluruh peserta sebelum menjalani kehidupan di lingkungan asrama Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem pendidikan terpadu.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk intervensi sosial pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak yatim, anak penyintas kekerasan atau bencana, serta anak-anak dalam kondisi rentan lainnya.
Seluruh siswa akan memperoleh pendidikan formal dengan dukungan asrama, makan, pembinaan karakter, serta keterampilan hidup secara gratis dan terintegrasi.
Untuk bisa mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, terdapat sejumlah persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh calon siswa.
Pertama, anak harus berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan terdaftar dalam Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSN) atau direkomendasikan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
Kedua, usia calon siswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang dituju. Ketiga, anak berada dalam situasi rentan seperti kehilangan pengasuhan, hidup di lingkungan rawan, atau tidak memiliki akses pendidikan memadai.
Proses pendaftaran dilakukan melalui jalur rekomendasi. Pihak dinas sosial daerah, lembaga perlindungan anak, atau institusi sosial lainnya dapat mengusulkan calon peserta didik ke pusat layanan Kemensos atau unit pelaksana teknis Sekolah Rakyat terdekat.
Setelah itu, calon siswa akan menjalani seleksi administratif dan asesmen sosial untuk memastikan kelayakan berdasarkan kondisi individu dan keluarganya.
Dengan dimulainya MPLS tahun ajaran baru ini, Sekolah Rakyat kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai ruang aman sekaligus wahana transformasi bagi anak-anak Indonesia yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang keterbatasan.
Melalui pendidikan yang menyeluruh dan berbasis pengasuhan, pemerintah berupaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan membuka harapan baru bagi masa depan anak-anak bangsa.***
Editor : Eli Kustiyawati