RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun 2025.
Penyaluran bansos PKH dilakukan Kemensos dalam empat tahap sepanjang tahun, dan saat ini telah memasuki tahap ketiga yang berlangsung pada periode Juli hingga September 2025.
Bansos PKH dari Kemensos ini menjadi bagian dari upaya perlindungan sosial terhadap keluarga miskin dan rentan miskin agar tetap memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lansia serta penyandang disabilitas.
Pencairan PKH tahap ketiga ini mencakup sejumlah kategori penerima dengan besaran bantuan yang berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing keluarga.
Sementara bantuan sebesar Rp750 ribu juga diberikan pada ibu yang tengah dalam masa nifas atau juga ibu hamil, serta anak usia 0 hingga 6 tahun.
Untuk keluarga yang memiliki anak usia sekolah, bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp225.000 untuk siswa SD, Rp375.000 untuk siswa SMP, dan Rp500.000 untuk siswa SMA.
Selain itu, lansia berusia di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat masing-masing akan menerima Rp600.000 per tahap.
Masyarakat penerima bantuan dapat dengan mudah memeriksa status pencairan PKH melalui dua cara utama.
Pertama, menggunakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
Setelah melakukan pendaftaran dan verifikasi data diri, pengguna dapat langsung melihat status penerimaan bantuan melalui akun masing-masing.
Cara kedua adalah melalui situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Di situs ini, masyarakat cukup mengisi informasi wilayah domisili, nama lengkap sesuai KTP, serta kode verifikasi, lalu menekan tombol “Cari Data” untuk melihat hasilnya.
Namun, perlu dicatat bahwa pada penyaluran semester ini, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap daftar penerima yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Akibat proses evaluasi dan pemadanan data, sekitar 1,9 juta nama dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan telah dicoret dari daftar penerima bantuan PKH maupun BPNT.
Ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk selalu memastikan data kependudukan mereka valid dan mutakhir agar tidak terdampak pada penyaluran bansos berikutnya.
Namun, ada juga beberapa kendala yang masih terjadi. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan sistem penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara, yang menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan tahap ketiga ini.
Selain itu, adanya rekening yang sudah tidak aktif juga menjadi penyebab dana tidak segera diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat diminta untuk segera memperbarui informasi rekening jika menemui masalah pencairan.
Sebagai tambahan informasi, bantuan pangan non tunai (BPNT) yang juga dijadwalkan cair pada bulan Juli 2025 disalurkan sekaligus untuk tiga bulan ke depan.
Artinya, KPM akan menerima Rp600.000 yang merupakan akumulasi dari alokasi Juli, Agustus, dan September dengan nominal Rp200.000 per bulan.
Dengan pencairan PKH dan BPNT tahap ketiga yang sedang berlangsung, masyarakat diharapkan tetap proaktif memantau status penerimaan, memastikan kelengkapan data, dan segera melaporkan ke pendamping sosial jika terjadi kendala.
Pemerintah juga terus mendorong akurasi dan transparansi dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima di seluruh Indonesia.
