RADAR BOGOR – Kategori desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga.
Pengkategorian ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan arah kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Berdasarkan data, Desil 1 memiliki pengeluaran ≤ Rp500.000 per kapita per bulan dan diklasifikasikan sebagai sangat miskin. Ciri utamanya adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tinggal di rumah tak layak, dan rentan terhadap gizi buruk.
Sementara itu, Desil 2 dengan pengeluaran sekitar Rp600.000–Rp700.000 digolongkan sebagai miskin, ditandai oleh pekerjaan informal kasar dan akses rendah terhadap pendidikan serta kesehatan.
Desil 3, dengan pengeluaran sekitar Rp800.000–Rp900.000, termasuk hampir miskin. Mereka mulai bisa memenuhi konsumsi dasar, namun masih rentan kembali miskin.
Desil 4 dan 5 disebut menengah bawah dengan pengeluaran sekitar Rp1.000.000–Rp1.500.000. Mereka mulai memiliki kendaraan, akses listrik dan sekolah, serta bisa menabung meskipun dalam jumlah terbatas.
Hanya kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang menjadi prioritas penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Hal ini karena bantuan sosial dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial.
Dalam konteks kebijakan, desil rendah dianggap paling membutuhkan intervensi negara untuk menjaga kelangsungan hidup dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Sebaliknya, Desil 6 hingga 10 sudah memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Mereka memiliki kendaraan, gawai, bisa berinvestasi, dan bahkan menikmati layanan premium.
Oleh sebab itu, mereka tidak diprioritaskan dalam program bansos, agar bantuan bisa tepat sasaran dan efektif digunakan.
Jika seseorang yang seharusnya tergolong desil rendah (miskin atau rentan miskin), tetapi justru tercatat sebagai desil tinggi (menengah atau mampu), maka besar kemungkinan mereka akan gagal mendapatkan bansos seperti PKH, BPNT, atau bantuan beras.
Kesalahan semacam ini cukup umum dan bisa terjadi akibat pendataan yang tidak akurat, informasi yang tidak diperbarui, atau salah tafsir oleh petugas saat survei.
Untuk memperbaiki informasi desil yang salah agar bisa kembali menerima bansos, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis:
Langkah 1: Cek Status Sosial Ekonomi dan Desil secara Mandiri
Jika sudah terdaftar di Regsosek atau DTKS, Anda bisa meminta informasi ke kelurahan atau melalui pendamping sosial apakah data Anda masuk kategori desil berapa.
Dalam sistem terbaru seperti Regsosek, data ini juga disusun berdasarkan pengeluaran, aset, kondisi rumah, dan lain-lain yang menentukan klasifikasi desil.
Bila ditemukan bahwa Anda berada di Desil 6 ke atas padahal kondisi rumah tangga masih miskin, maka kemungkinan besar ada data yang tidak sesuai.
Langkah 2: Minta Salinan Data atau Bukti Pendataan
Mintalah salinan atau rincian data yang dijadikan dasar penentuan desil Anda. Biasanya ini disimpan di kelurahan/desa atau Dinas Sosial.
Cek poin-poin seperti pengeluaran bulanan, kepemilikan barang (TV, sepeda motor, AC, dan lain-lain), jenis rumah, pekerjaan kepala keluarga, serta akses air, listrik, dan sanitasi.
Jika ada poin-poin yang tidak sesuai (misalnya tertulis “rumah permanen” padahal rumah semi permanen), maka itulah akar dari masalah desil yang keliru.
Langkah 3: Ajukan Perbaikan Data melalui Pemerintah Desa/Kelurahan
Setelah mengetahui letak kesalahan, ajukan pengaduan resmi ke pemerintah desa atau kelurahan dengan membawa bukti-bukti yang mendukung kondisi ekonomi aktual rumah tangga Anda.
Misalnya, foto rumah yang tidak layak huni, slip gaji yang rendah, surat keterangan tidak bekerja, atau bukti tanggungan keluarga.
Anda juga dapat membuat surat permohonan perbaikan data sosial ekonomi. Biasanya pihak desa akan mencatat pengajuan tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar usulan perbaikan Regsosek atau DTKS.
Langkah 4: Tunggu Verifikasi Petugas Lapangan
Setelah pengajuan diterima, pihak kelurahan atau desa akan meneruskan ke pendamping sosial atau petugas BPS/P3KE (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Ekonomi) untuk melakukan verifikasi ulang.
Petugas akan melakukan kunjungan langsung ke rumah untuk melihat kondisi riil keluarga Anda. Di sinilah pentingnya menyampaikan kondisi sebenarnya tanpa manipulasi agar hasil desil yang baru mencerminkan kenyataan.
Langkah 5: Pantau Status Usulan Perubahan
Perubahan data tidak bersifat langsung. Setelah survei ulang dilakukan, data Anda akan diperbarui dan dikirim ke sistem pusat.
Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung waktu pembaruan nasional berikutnya.
Anda bisa terus memantau ke kelurahan atau ke Dinas Sosial kabupaten/kota untuk memastikan bahwa data Anda sudah masuk dan diklasifikasikan ulang ke desil yang benar.
Langkah 6: Pastikan NIK dan KK Aktif dan Terintegrasi
Pastikan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda aktif dan sudah sinkron di Dukcapil.
Sering kali data bansos gagal karena NIK tidak valid, belum tercantum dalam KK, atau ada perbedaan nama/tempat tanggal lahir.
Perbaikan data kependudukan bisa dilakukan di Dinas Dukcapil sebelum diajukan kembali ke sistem bansos.
Langkah 7: Tunggu Penetapan Program dan Undangan Bansos
Jika data sudah diperbaiki dan Anda berhasil masuk kembali ke Desil 1–5, maka nama Anda bisa masuk kembali dalam DTKS atau Regsosek yang aktif.
Namun, Anda tetap harus menunggu penetapan program bansos berikutnya karena tidak semua keluarga miskin langsung dapat bantuan.
Bansos diberikan berdasarkan kuota nasional dan disalurkan secara bertahap.
Kesalahan desil yang menyebabkan kegagalan mendapatkan bansos masih bisa diperbaiki, tetapi memerlukan langkah proaktif dari warga untuk memverifikasi data, mengajukan perbaikan, dan memastikan semua informasi di lapangan sesuai dengan kondisi nyata.
Pemerintah memberi ruang untuk perbaikan data secara berkala, dan warga memiliki hak penuh untuk meminta klarifikasi jika merasa tidak adil dikategorikan sebagai rumah tangga mampu padahal kenyataannya tidak demikian.***
Editor : Eli Kustiyawati