RADAR BOGOR – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) resmi mengumumkan kelulusan atau wisuda terhadap 1.000 keluarga yang sebelumnya merupakan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Sosial (Kemensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dalam sambutannya menyampaikan bahwa mereka yang hadir merupakan individu-individu yang sebelumnya bergantung pada bantuan pemerintah.
Dikutip Radar Bogor dari kemensos.go.id pada 18 Juli 2025, acara wisuda dari Kemensos tersebut digelar di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Saat ini, mereka telah membuktikan diri mampu lepas dari ketergantungan tersebut dan siap untuk beralih pada program-program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha, penyediaan bahan baku, serta pelatihan kewirausahaan.
Gus Ipul menekankan bahwa bantuan sosial (bansos) hanyalah jembatan sementara menuju kehidupan yang lebih mandiri.
Menurutnya, bansos adalah langkah awal dari proses pemberdayaan, bukan titik akhir.
Ia mengibaratkan bantuan sosial sebagai “tangan yang menangkap”, bukan “tali yang mengikat”.
Artinya, bansos bukan identitas permanen, melainkan hak yang bersifat sementara sebagai bekal menuju kemandirian sejati.
Dalam pidatonya, Gus Ipul menjabarkan lima prinsip utama yang menjadi kunci keberhasilan proses graduasi ini.
Pertama, keberanian untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Menurutnya, ini adalah langkah awal yang menandakan kesiapan untuk keluar dari zona nyaman dan mulai hidup mandiri.
Kedua, setelah keberanian muncul, maka perlu tumbuh semangat kemandirian.
Mereka yang lulus program ini diharapkan bisa berdiri di atas kaki sendiri dan mulai membuat keputusan penting bagi kehidupan keluarganya.
Kunci ketiga adalah terciptanya ruang baru.
Dengan keluarnya 1.000 keluarga dari daftar penerima manfaat, maka akan terbuka kesempatan bagi warga lain yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan bantuan.
Ini menunjukkan bahwa kelulusan ini juga merupakan bentuk kontribusi sosial dan amal bagi masyarakat luas.
Keempat, lulusan program ini diharapkan bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi sesama.
Mereka membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah kondisi tetap yang tidak bisa diubah, tetapi sebuah fase yang bisa dilewati melalui usaha dan kerja keras.
Terakhir, Gus Ipul menyampaikan bahwa graduasi ini menciptakan narasi baru: dari penerima bantuan menuju pemenang kehidupan.
Para lulusan dianggap sebagai simbol harapan dan bukti nyata bahwa masa depan bisa diubah.
Selain prosesi graduasi, pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Kemensos dan 16 perguruan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kesepakatan ini menjadi dasar kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan sosial.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Adapun 16 perguruan tinggi yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), serta Universitas Gunung Kidul.
Selain itu, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas Mercu Buana Yogyakarta juga turut ambil bagian.
Perguruan tinggi lainnya yang terlibat adalah Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Kristen Duta Wacana, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Politeknik Multimedia Yogyakarta, Politeknik Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, dan Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ova Emilia, dalam pernyataannya menyatakan harapannya agar kerja sama ini bisa memperkuat peran aktif perguruan tinggi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Prof. Ova Emilia menambahkan bahwa UGM siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan yang berbasis ilmiah dan partisipatif.
Dengan sinergi antara Kemensos dan dunia akademik, diharapkan tercipta sistem pemberdayaan yang lebih kuat dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.***
