RADAR BOGOR – Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat kembali dengan percepatan yang masif pada pertengahan Juli 2025.
Dalam informasi terbaru, ditampilkan bagaimana pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga sudah mulai diproses secara bertubi-tubi di berbagai wilayah.
Tidak hanya dua jenis bantuan itu yang cair bersamaan, tetapi juga ada penambahan bantuan tambahan atau penebalan bantuan berupa uang tunai senilai Rp400.000, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 yang mulai menyasar kelompok masyarakat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyaluran PKH tahap 3 menyasar berbagai kategori tetap seperti ibu hamil, balita, anak sekolah SD hingga SMA, lansia, serta penyandang disabilitas berat.
Sementara itu, BPNT tetap menyalurkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang biasanya diberikan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun, yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah cairnya bantuan tambahan atau penebalan sebesar Rp400.000 untuk keluarga penerima manfaat tertentu yang sebelumnya terdata di DTSEN.
Dana ini ditransfer bersamaan dengan bantuan reguler, menjadikannya sebagai penopang pengeluaran rumah tangga menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan semester kedua 2025.
Tak hanya itu, BLT senilai Rp300.000 juga mulai dikucurkan kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria rentan, namun belum menerima bantuan tetap dari program-program utama.
BLT ini menyasar kelompok marginal yang terdampak gejolak ekonomi maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.
Di saat yang hampir bersamaan, BSU sebesar Rp600.000 juga dilaporkan telah mulai dicairkan kepada para pekerja formal yang memenuhi syarat, termasuk mereka yang bergaji di bawah Rp3,5 juta dan terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan pekerja agar daya beli tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.
Penerima bantuan di berbagai daerah sudah mulai mengonfirmasi masuknya dana ke rekening masing-masing.
Selain pemberitahuan dari bank penyalur, sebagian juga menerima informasi dari pendamping sosial atau undangan resmi dari kantor desa/kelurahan.
Namun, pencairan tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah. Masih ada daerah yang menunggu giliran penyaluran karena proses administratif, distribusi kartu KKS baru, atau pemadanan data dari pusat.
Pemerintah daerah bersama bank Himbara dan dinas sosial diminta mempercepat proses verifikasi agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran.
Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan atau mengalami kendala, disarankan untuk segera mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial atau menghubungi pendamping di wilayah masing-masing.
Bantuan yang cair sekaligus ini menjadi momentum penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga dan memperkuat perlindungan sosial nasional.***
Editor : Eli Kustiyawati