RADAR BOGOR - Bantuan sosial tahap ketiga dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) segera memasuki masa pencairan.
Alokasi bansos PKH BPNT yang mencakup Juli, hingga September 2025 ini diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi dalam sistem DTSEN.
Baik penerima lama maupun keluarga baru yang telah mengantongi Kartu KKS Merah Putih, semuanya berpeluang mencairkan dana bansos PKH BPNT.
Asalkan data kependudukan dan komponen penerima dalam rumah tangga masih valid.
Kabar baik datang dari perhitungan bantuan PKH yang akan diberikan kepada masing-masing KPM sesuai kategori penerimanya.
PKH memiliki sistem berbasis komponen, artinya besaran dana yang dicairkan akan tergantung pada jenis anggota keluarga seperti balita, anak sekolah, lansia, dan ibu hamil.
Penerima yang memiliki lebih dari satu komponen dalam rumah tangga akan menerima total bantuan sesuai akumulasi dari masing-masing kategori.
Salah satu kategori yang mendapat bantuan terbesar adalah keluarga dengan dua anak balita (usia 0–6 tahun) dan satu orang lansia.
Balita mendapatkan Rp750.000 per anak untuk satu triwulan, sedangkan komponen lansia menerima Rp600.000 per triwulan.
Dengan dua anak balita, total bantuannya mencapai Rp1.500.000 ditambah Rp600.000 untuk lansia, sehingga total yang akan dicairkan dalam satu tahap mencapai Rp2.100.000.
Bandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki dua anak balita tanpa lansia, mereka akan menerima Rp750.000 per anak, sehingga totalnya Rp1.500.000.
Ini masih tergolong tinggi karena komponen balita termasuk dalam penerima tertinggi dalam struktur PKH, setara dengan ibu hamil.
Namun, jika dalam keluarga hanya terdapat satu anak sekolah dasar (SD) sebagai komponen penerima, maka nominal yang akan diterima jauh lebih kecil, yaitu hanya Rp225.000 untuk tiga bulan.
Ini sesuai standar bantuan anak sekolah jenjang SD yang berada di level terendah dibandingkan SMP (Rp375.000) dan SMA (Rp500.000).
Artinya, dalam satu rumah tangga, kehadiran balita sangat signifikan dalam meningkatkan nominal bansos, sedangkan anak usia sekolah dasar hanya berkontribusi kecil terhadap total bantuan yang diterima.
Perbedaan mencolok ini tentu menjadi perhatian penting bagi para penerima bansos.
Dengan memahami komponen ini, masyarakat bisa memverifikasi sendiri alasan mengapa nominal bantuan yang cair bisa sangat berbeda antar rumah tangga meskipun berada di lingkungan yang sama.
Sebuah keluarga yang hanya memiliki satu anak SD tidak akan bisa membandingkan total bantuannya dengan keluarga yang memiliki dua balita, karena komponen dan prioritas bantuan memang tidak setara.
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT sebesar Rp600.000 untuk triwulan yang sama, serta bantuan pangan beras 20 kg untuk sebagian besar KPM.
Total nilai bantuan yang masuk ke kartu KKS bisa mencapai lebih dari Rp2,7 juta bila dikombinasikan dengan maksimal komponen PKH dan BPNT.
Untuk memastikan Anda termasuk dalam daftar penerima, sebaiknya lakukan pengecekan melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi “Cek Bansos” di ponsel.
Pastikan data keluarga Anda sudah benar dan sesuai dengan dokumen kependudukan. Jika merasa layak namun belum terdaftar, gunakan fitur “Usul dan Sanggah” yang tersedia agar bantuan berikutnya bisa Anda terima.
Pencairan bansos tahap ketiga akan berlangsung secara bertahap di seluruh Indonesia mulai akhir Juli hingga Agustus 2025.
Namun bagi yang belum menerima atau mengalami kendala data, segera berkoordinasi dengan pendamping sosial, kelurahan, atau operator desa agar tidak tertinggal dalam penyaluran bantuan berikutnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga