RADAR BOGOR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menyampaikan seruan tegas untuk melakukan langkah nyata dalam menangani persoalan distribusi pangan nasional yang dinilainya masih penuh dengan praktik-praktik curang, terutama yang merugikan para petani dan masyarakat kecil.
Dikutip Radar Bogor dari presidenri.go.id, hal tersebut Presiden Prabowo sampaikan saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kabupaten Klaten.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan aktif negara dalam mengatur ulang sistem ekonomi agar lebih adil dan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada pelaku usaha besar.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Presiden adalah kecurangan yang terjadi di sektor penggilingan padi.
Ia mengungkapkan adanya dugaan bahwa beberapa pelaku usaha besar membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
Baca Juga: Presiden Prabowo Gas Koperasi Desa Merah Putih, Bukti Ekonomi Digital Bisa Tumbuh dari Desa ke Nasional
Kemudian, beras hasil olahan dari gabah tersebut dijual kembali ke pasar dengan label beras premium dan harga yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi.
Praktik ini dinilai sangat merugikan para petani dan konsumen, serta mencerminkan sistem distribusi pangan yang tidak adil.
Presiden Prabowo tidak hanya mengecam praktik tersebut, tetapi juga menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah hukum yang tegas.
Ia menegaskan bahwa penggilingan padi merupakan bagian penting dari sektor produksi yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Karena itu, jika para pelaku penggilingan tidak mematuhi aturan dan tetap merugikan kepentingan rakyat, maka negara berhak mengambil alih.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menyita usaha-usaha penggilingan padi yang tidak patuh dan menyerahkannya kepada koperasi agar dikelola secara kolektif demi kepentingan rakyat.
Kemudian, beras hasil olahan dari gabah tersebut dijual kembali ke pasar dengan label beras premium dan harga yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi.
Praktik ini dinilai sangat merugikan para petani dan konsumen, serta mencerminkan sistem distribusi pangan yang tidak adil.
Presiden Prabowo tidak hanya mengecam praktik tersebut, tetapi juga menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah hukum yang tegas.
Ia menegaskan bahwa penggilingan padi merupakan bagian penting dari sektor produksi yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Karena itu, jika para pelaku penggilingan tidak mematuhi aturan dan tetap merugikan kepentingan rakyat, maka negara berhak mengambil alih.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menyita usaha-usaha penggilingan padi yang tidak patuh dan menyerahkannya kepada koperasi agar dikelola secara kolektif demi kepentingan rakyat.
Baca Juga: Tegas, Presiden Prabowo Subianto Tekankan Ini dalam Peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih
Menurut data yang diterima Presiden, praktik manipulatif ini bisa menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Angka ini sangat besar dan dinilai cukup untuk membiayai berbagai sektor vital lain, salah satunya pendidikan.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dengan anggaran Rp19 triliun, pemerintah saat ini hanya mampu merenovasi sekitar 11 ribu sekolah.
Namun, bila dana Rp100 triliun bisa diamankan dari pembenahan sistem distribusi pangan, maka Indonesia bisa memperbaiki hingga 100 ribu sekolah per tahun.
Dengan demikian, dalam waktu tiga setengah tahun, seluruh dari sekitar 330 ribu sekolah di Indonesia dapat diperbaiki.
Selain membahas isu distribusi pangan, Presiden Prabowo juga memperkenalkan istilah baru yang ia ciptakan, yakni “serakahnomics.”
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi yang semata-mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan aspek sosial dan keadilan.
Menurut data yang diterima Presiden, praktik manipulatif ini bisa menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Angka ini sangat besar dan dinilai cukup untuk membiayai berbagai sektor vital lain, salah satunya pendidikan.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dengan anggaran Rp19 triliun, pemerintah saat ini hanya mampu merenovasi sekitar 11 ribu sekolah.
Namun, bila dana Rp100 triliun bisa diamankan dari pembenahan sistem distribusi pangan, maka Indonesia bisa memperbaiki hingga 100 ribu sekolah per tahun.
Dengan demikian, dalam waktu tiga setengah tahun, seluruh dari sekitar 330 ribu sekolah di Indonesia dapat diperbaiki.
Selain membahas isu distribusi pangan, Presiden Prabowo juga memperkenalkan istilah baru yang ia ciptakan, yakni “serakahnomics.”
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi yang semata-mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan aspek sosial dan keadilan.
Baca Juga: Singkong Rebus Dikonsumsi Bersama Kopi Apakah Aman? Berikut Penjelasan Lengkap Dosen Gizi IPB University
Ia menyebut bahwa sistem seperti ini tidak dapat digolongkan dalam aliran ekonomi liberal, neoliberal, sosialis, ataupun ekonomi pasar bebas.
Menurutnya, istilah tersebut mencerminkan mentalitas pelaku ekonomi yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat luas.
Presiden juga menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap praktik curang di sektor pangan kini menjadi lebih mudah dilakukan berkat dukungan teknologi seperti laboratorium mutu di daerah dan kecerdasan buatan.
Namun, menurutnya, kekuatan utama bangsa bukan hanya pada teknologi, melainkan pada keberanian moral dan politik untuk menegakkan keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk bersatu demi kepentingan bangsa dan menyatakan keyakinannya kepada seluruh lembaga tinggi negara, mulai dari MPR, DPR, DPD, hingga para kepala desa untuk mendukung langkah-langkahnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Presiden Prabowo menyerukan agar semua pihak meninggalkan kepentingan golongan atau partai dan hanya memegang teguh semangat merah putih di dada.
Menurutnya, keberanian untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan ekonomi merupakan langkah penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat di bidang pangan.***
Editor : Eka Rahmawati Ia menyebut bahwa sistem seperti ini tidak dapat digolongkan dalam aliran ekonomi liberal, neoliberal, sosialis, ataupun ekonomi pasar bebas.
Menurutnya, istilah tersebut mencerminkan mentalitas pelaku ekonomi yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat luas.
Presiden juga menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap praktik curang di sektor pangan kini menjadi lebih mudah dilakukan berkat dukungan teknologi seperti laboratorium mutu di daerah dan kecerdasan buatan.
Namun, menurutnya, kekuatan utama bangsa bukan hanya pada teknologi, melainkan pada keberanian moral dan politik untuk menegakkan keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk bersatu demi kepentingan bangsa dan menyatakan keyakinannya kepada seluruh lembaga tinggi negara, mulai dari MPR, DPR, DPD, hingga para kepala desa untuk mendukung langkah-langkahnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Presiden Prabowo menyerukan agar semua pihak meninggalkan kepentingan golongan atau partai dan hanya memegang teguh semangat merah putih di dada.
Menurutnya, keberanian untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan ekonomi merupakan langkah penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat di bidang pangan.***