RADAR BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat penting bersama jajaran menteri di bidang perekonomian.
Dikutip Radar Bogor dari presidenri.go.id pertemuan Presiden Prabowo berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usai rapat dengan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada media mengenai hal-hal utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Dalam rapat itu salah satu poin penting yang disampaikan yakni soal pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait pelaporan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 yang tengah dibahas bersama Badan Anggaran DPR.
Baca Juga: Prabowo Tindak Mafia Beras dan Dorong Ekonomi Pro Rakyat Lewat KDMP
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berharap laporan keuangan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2024 akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting dari tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Selain membahas pelaksanaan anggaran 2024, rapat juga menyoroti proyeksi fiskal untuk tahun 2025.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan melaporkan bahwa defisit APBN diperkirakan akan mencapai sekitar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu dinilai mencerminkan keseimbangan antara target penerimaan negara dan kebutuhan belanja pemerintah dan ia menegaskan bahwa angka ini masih dalam batas aman dan sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berharap laporan keuangan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2024 akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting dari tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Selain membahas pelaksanaan anggaran 2024, rapat juga menyoroti proyeksi fiskal untuk tahun 2025.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan melaporkan bahwa defisit APBN diperkirakan akan mencapai sekitar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu dinilai mencerminkan keseimbangan antara target penerimaan negara dan kebutuhan belanja pemerintah dan ia menegaskan bahwa angka ini masih dalam batas aman dan sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku.
Baca Juga: Presiden Prabowo Gas Koperasi Desa Merah Putih, Bukti Ekonomi Digital Bisa Tumbuh dari Desa ke Nasional
Fokus pemerintah, menurut Sri Mulyani tetap pada penguatan ekonomi nasional tanpa mengorbankan kestabilan anggaran negara serta ia juga melaporkan perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, terutama setelah disampaikannya laporan semester.
Laporan ini memberikan gambaran mengenai kemajuan dari sejumlah program strategis pemerintah yang menjadi sorotan publik dan pemangku kepentingan.
Evaluasi dari DPR menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rancangan APBN agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tak hanya membahas kondisi fiskal saat ini, pertemuan tersebut juga menyentuh rencana penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026.
Dokumen penting ini dijadwalkan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada DPR pada Agustus 2025.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang telah menjadi komitmen Presiden Prabowo sejak masa kampanye.
Fokus pemerintah, menurut Sri Mulyani tetap pada penguatan ekonomi nasional tanpa mengorbankan kestabilan anggaran negara serta ia juga melaporkan perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, terutama setelah disampaikannya laporan semester.
Laporan ini memberikan gambaran mengenai kemajuan dari sejumlah program strategis pemerintah yang menjadi sorotan publik dan pemangku kepentingan.
Evaluasi dari DPR menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rancangan APBN agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tak hanya membahas kondisi fiskal saat ini, pertemuan tersebut juga menyentuh rencana penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026.
Dokumen penting ini dijadwalkan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada DPR pada Agustus 2025.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang telah menjadi komitmen Presiden Prabowo sejak masa kampanye.
Baca Juga: Singkong Rebus Dikonsumsi Bersama Kopi Apakah Aman? Berikut Penjelasan Lengkap Dosen Gizi IPB University
Di antaranya adalah program makan bergizi gratis untuk siswa, program Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, serta berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah juga akan memprioritaskan pembenahan pendidikan dasar dan menengah, termasuk madrasah.
Selain itu, transformasi pendidikan melalui digitalisasi juga menjadi fokus, termasuk dalam pengembangan sekolah digital dan peningkatan kapasitas teknologi dalam sistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.
Selain Presiden dan Menteri Keuangan, hadir pula sejumlah pejabat tinggi lainnya dalam rapat tersebut.
Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menyusun kebijakan fiskal yang terintegrasi dan efektif untuk masa depan ekonomi Indonesia.
Dengan arah kebijakan yang disusun secara matang dan berlandaskan pada data serta evaluasi mendalam, pemerintah berharap bisa terus menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas belanja negara.
Fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. ***
Editor : Eka Rahmawati Di antaranya adalah program makan bergizi gratis untuk siswa, program Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, serta berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah juga akan memprioritaskan pembenahan pendidikan dasar dan menengah, termasuk madrasah.
Selain itu, transformasi pendidikan melalui digitalisasi juga menjadi fokus, termasuk dalam pengembangan sekolah digital dan peningkatan kapasitas teknologi dalam sistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.
Selain Presiden dan Menteri Keuangan, hadir pula sejumlah pejabat tinggi lainnya dalam rapat tersebut.
Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menyusun kebijakan fiskal yang terintegrasi dan efektif untuk masa depan ekonomi Indonesia.
Dengan arah kebijakan yang disusun secara matang dan berlandaskan pada data serta evaluasi mendalam, pemerintah berharap bisa terus menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas belanja negara.
Fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. ***