RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Subang dan Purwakarta saat ini tengah fokus memfinalisasi strategi dan rencana pembangunan untuk tahun anggaran 2026.
Inti dari rencana Dedi Mulyadi adalah memastikan keselarasan dana dan anggaran termanfaatkan sebaik mungkin.
Ini berarti, kedua kabupaten ini berupaya keras agar setiap dana yang tersedia bisa dimanfaatkan seefisien mungkin demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Sinergi dan Transparansi Anggaran
Dalam upaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Mabes Angkatan Darat melalui program Karya Bakti TNI, khususnya untuk pembangunan jalan-jalan kabupaten.
Sebagian besar biaya akan ditanggung oleh provinsi, namun kabupaten juga memiliki potensi untuk berkontribusi.
Program Karya Bakti TNI ini pun akan diperluas untuk mencakup proyek-proyek irigasi, normalisasi sungai, dan perbaikan situ atau embung.
Aspek transparansi anggaran juga menjadi prioritas.
Masyarakat kini sudah bisa mengakses anggaran provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Subang serta Purwakarta didorong untuk mengikuti langkah serupa dengan membuka buku APBD mereka agar dapat diakses langsung oleh publik.
“Saya juga, kita juga secara bersama-sama karena provinsi juga sudah bisa diakses anggarannya oleh masyarakat, bisa dibaca, bisa dilihat,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai anggaran provinsi, Anda bisa mengunjungi jdih.jabarprov.go.id.
Fokus Pembangunan Jangka Menengah di Subang (2025–2027)
Secara lebih rinci, Kabupaten Subang memiliki target pembangunan spesifik hingga tahun 2027:
•Jalan
Subang memerlukan Rp1,2 triliun untuk menuntaskan pembangunan jalan.
“Jadi memang kita selama 2025 ini, Pak Gubernur, sampai 2027, kita ada fokus penyelesaian jalan. Total kebutuhan jalan kita itu untuk menuntaskan jalan di angka Rp1,2 triliun,” jelas Bupati Kabupaten Subang.
Alokasi anggaran direncanakan bertahap: Rp250 miliar pada 2025, Rp350 miliar pada 2026, dan Rp600 miliar pada 2027.
•Pendidikan (Ruang Kelas)
Kondisi ruang kelas SD masih memprihatinkan. Hampir 4.000 dari 5.824 ruang kelas tidak layak, membutuhkan sekitar Rp314 miliar.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk perbaikan SMP mencapai sekitar Rp582 miliar.
•Puskesmas dan Rumah Sakit
Dari 40 puskesmas, hanya Puskesmas Jatiwangi yang paling buruk dan akan direlokasi pada 2026 dengan anggaran dari DAK.
RSUD Subang (kelas B) saat ini bergelut dengan pasien yang membludak dan masalah kebersihan.
Ironisnya, ada satu gedung di sana yang terbengkalai sejak 2016 akibat kasus korupsi, padahal butuh Rp20–30 miliar agar bisa difungsikan kembali.
•Irigasi dan Pesisir
Kebutuhan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten di Subang mencapai Rp800 miliar.
Masalah utama di pantai utara Subang, khususnya Legon, adalah rob, meskipun solusi revetment sulit karena kondisi tanah lunak.
•Pendidikan Lanjutan
Pemerintah berkomitmen agar tidak ada anak putus sekolah.
“Nggak ada putus sekolah. Kita tanya, kita panggil orang tuanya. Kenapa nggak sekolahin? Nggak ngurusin?” tegas Dedi Mulyadi.
Data lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP/Madrasah akan terus dikejar, dan orang tua akan dipanggil untuk memastikan anak-anak melanjutkan pendidikan.
Strategi pembangunan ini mencerminkan tekad kuat pemerintah dalam menghadapi beragam tantangan di Kabupaten Subang.
Tujuannya jelas: untuk menciptakan wilayah yang lebih maju dan sejahtera di masa depan.***
Editor : Eli Kustiyawati