RADAR BOGOR – Ada informasi penting terkait perubahan kebijakan bantuan sosial yang akan diterapkan pada akhir Juli 2025 dan di tahun 2025 mendatang.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menggodok berbagai perubahan untuk memastikan subsidi dan bantuan lebih tepat sasaran.
Sebuah tim khusus telah dibentuk, diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, bersama dengan Komisaris Pertamina, untuk meninjau kembali penyaluran subsidi. Tim ini akan segera melaporkan hasil kajiannya kepada presiden.
Berikut adalah rincian bantuan sosial yang akan dihapus dan penggantinya:
Kemensos akan menghentikan tiga program bantuan sosial pada akhir Juli 2025:
1. Bantuan Sosial Stunting (Daging Ayam dan Telur)
Program yang semula berakhir pada Juni ini diperpanjang hingga 31 Juli 2025 karena kendala distribusi.
Setelah tanggal tersebut, bantuan ini tidak akan diperpanjang. Namun, pemerintah akan menggantinya dengan program baru yang lebih komprehensif untuk penanganan stunting.
2. Bantuan Sosial Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP)
Bantuan ini berisikan komoditas pangan seperti kornet sapi, sarden ikan, garam, minyak goreng, bihun jagung, dan kacang hijau.
Distribusi IPKP mayoritas terfokus di Jawa Tengah, dan program ini akan dihentikan pada 31 Juli 2025.
Diharapkan akan ada pengganti berupa bantuan sosial yang lebih bermanfaat di masa mendatang.
3. Bantuan Sosial Beras 10 Kg
Program penyaluran beras 10 kg yang telah diterima 22 juta KPM ini akan berakhir.
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai kelanjutan program beras 10 kg di tahun 2025, sehingga program ini dinyatakan dihapus untuk sementara waktu.
Sebagai pengganti bantuan yang dihapus, pemerintah berencana meluncurkan tiga jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbasis subsidi, serta satu program pengganti stunting:
1. BLT Subsidi Gas LPG 3 Kg
Program ini bertujuan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran subsidi LPG.
Nominal bantuan diperkirakan antara Rp100.000 hingga Rp300.000.
Mekanisme penyaluran sedang difinalisasi, kemungkinan akan menggunakan data terpadu sosial ekonomi atau data tunggal yang baru.
Implementasinya menunggu ketersediaan anggaran APBN dan finalisasi proses pendataan.
2. BLT Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
BLT ini ditujukan untuk mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM (seperti solar dan Pertalite) yang masih dinikmati oleh masyarakat mampu.
Dalam RAPBN 2025, subsidi BBM direncanakan diganti dengan BLT tunai.
Nominal pasti belum diinformasikan, namun diharapkan mirip dengan BLT BBM sebelumnya, yaitu Rp300.000 per KPM.
Diharapkan penerima BLT BBM adalah KPM yang terdata di sistem pemerintah.
3. BLT Subsidi Listrik PLN
Pemerintah berencana mengalihkan subsidi listrik ke dalam bentuk BLT tunai.
Tujuannya adalah untuk memastikan subsidi listrik lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat kurang mampu membayar tagihan listrik yang terjangkau.
Nominal bantuan ini juga belum diumumkan, menunggu keputusan lebih lanjut dari tim yang dibentuk.
4. Program Makan Gratis (Pengganti Stunting)
Sebagai pengganti bantuan stunting sebelumnya, pemerintah akan meluncurkan program makan gratis bagi siswa-siswi dan ibu hamil.
Mereka akan diberikan makanan bergizi setiap hari.
Alokasi anggaran per hari yang awalnya Rp15.000 diturunkan menjadi Rp10.000 per hari.
Nilai ini dapat disesuaikan dengan harga pokok di wilayah tertentu, misalnya di Papua.
Semua perubahan ini masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi anggaran.
Semoga program-program baru ini dapat segera terealisasikan dan memberikan manfaat yang lebih besar serta lebih tepat sasaran bagi masyarakat penerima bansos yang membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati