RADAR BOGOR – Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia secara resmi telah menerbitkan surat penugasan kepada seluruh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia untuk segera melaksanakan proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap data usulan penerima bantuan sosial.
Surat tertanggal 29 Juli 2025 dengan nomor 1277/3.4/KS.01/7/2025 ini dikeluarkan oleh Direktorat Jaminan Sosial sebagai bentuk tindak lanjut atas banyaknya usulan data yang masuk, baik dari masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos maupun dari Dinas Sosial setempat.
Melalui instruksi tersebut, seluruh sumber daya manusia (SDM) PKH diminta untuk melakukan pengecekan langsung ke rumah-rumah warga yang tercantum dalam daftar usulan.
Proses verifikasi lapangan ini dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA), yang berfungsi sebagai sarana utama untuk mencocokkan data usulan dengan kondisi nyata penerima di lokasi.
Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa penetapan penerima manfaat bantuan sosial tepat sasaran, sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku.
Kegiatan verifikasi ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan menjadi landasan penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan dari negara.
Oleh karena itu, proses ground check akan dilakukan secara berkala dengan sistem cut-off pada tanggal 18 setiap bulan kedua per periode.
Selain itu, pembaruan daftar awal atau prelist juga akan dilakukan setiap tanggal 18 tiap bulannya sebagai bentuk penyegaran data yang berkesinambungan.
Kementerian Sosial mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas ini wajib dilakukan secara serius dan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait.
Pendamping sosial PKH yang berada di garis depan diharapkan mampu menjalankan arahan ini secara maksimal, mengingat peran mereka sangat krusial dalam memastikan keadilan distribusi bantuan.
Bagi masyarakat yang telah mengajukan usulan melalui aplikasi atau yang datanya disampaikan oleh Dinas Sosial, diharapkan untuk bersiap menerima kunjungan verifikasi dalam waktu dekat.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan transparansi dan akurasi data penerima bansos, serta menghindari potensi salah sasaran.
Dengan adanya ground check langsung ke rumah-rumah, diharapkan setiap bantuan sosial yang diberikan benar-benar menyentuh warga yang memang berada dalam kondisi membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati