RADAR BOGOR – Kabar gembira datang bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lancar dan tepat sasaran. Berikut adalah informasi terkini mengenai perkembangan program bansos di Indonesia.
Kementerian Sosial telah mengumumkan penyelesaian proses buka rekening kolektif atau burekol bagi 1,6 juta KPM penerima bansos PKH dan BPNT.
Proses burekol ini merupakan tahap penting dalam mempersiapkan pendistribusian buku rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada para KPM.
Menurut Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), dari total 3,6 juta KPM yang sebelumnya dalam proses burekol, sebanyak 1,6 juta KPM kini telah berhasil diselesaikan.
Artinya, masih ada sekitar 2 juta KPM yang proses burekol-nya sedang berlangsung.
Kemensos terus berkoordinasi intensif dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai lembaga penyalur untuk mempercepat proses yang tersisa.
KPM yang masuk dalam proses burekol ini berasal dari berbagai kategori:
•1.315.886 KPM PKH yang bermigrasi dari PT Pos Indonesia ke Himbara
•629.513 KPM PKH baru hasil validasi data terbaru yang masuk kelompok miskin (disebut exclusion error atau KPM PKH validasi)
•1.953.139 KPM BPNT yang bermigrasi dari PT Pos Indonesia ke Himbara
•770.376 KPM BPNT baru hasil validasi data
Total KPM yang sedang dalam proses burekol mencapai 3,6 juta. Setelah proses burekol selesai, langkah selanjutnya adalah pendistribusian Kartu KKS kepada KPM.
Bantuan sosial baru akan disalurkan setelah KPM menerima Kartu KKS tersebut.
Dalam upaya menjaga integritas distribusi bansos, Kemensos juga melakukan evaluasi ketat terhadap KPM yang terindikasi terlibat aktivitas judi daring.
Berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari sekitar 603.999 KPM yang terindikasi judi daring:
•228.048 KPM sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua
•375.951 KPM sisanya sedang dievaluasi untuk bansos triwulan ketiga
Gus Ipul menegaskan, rekening KPM yang terindikasi judi daring atau rekening yang tidak aktif dalam waktu lama (dorman) akan dialihkan kepada KPM lain yang lebih berhak.
Kemensos terus berkoordinasi dengan PPATK dan Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi rekening yang tidak aktif atau memiliki saldo tidak wajar demi penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.
Kemensos juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan atau sanggahan terkait penyaluran bansos. Namun, laporan harus dilengkapi dengan data yang memadai.
Informasi penting lainnya adalah penetapan 18 Agustus 2025 sebagai batas akhir atau cut-off data hasil ground check tahap kedua. Ground check ini berlaku untuk:
•Data usulan masyarakat dari aplikasi Cek Bansos, khususnya bagi KPM yang telah melakukan request pembaruan data desil
•Usulan dari pemerintah daerah atau Dinas Sosial setempat
Data hasil ground check yang dikumpulkan selama bulan Agustus ini akan diambil oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos tepat pada tanggal 18 Agustus 2025.
Selanjutnya, data tersebut akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan peringkat desil (Desil 1 hingga Desil 10).
Hasil perankingan desil ini akan menjadi patokan penting untuk penyaluran bansos tahap ketiga tahun 2025 periode Juli, Agustus, dan September.
Selain itu, setiap tanggal 18 setiap bulannya akan ada data pra-rilis (pralis) baru yang harus diverifikasi atau di-ground check oleh para pendamping sosial. Data pralis ini akan menjadi acuan untuk penyaluran bantuan sosial berikutnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki data dan mekanisme penyaluran bansos agar semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati