RADAR BOGOR - Bahas kesepakatan soal industri minyak dan gas (migas), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Gedung Kementerian Keuangan, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Dalam unggahannya, Sri Mulyani mengungkapkan jika pertemuan antara dia dengan Bahlil Lahadalia itu membahas terkait tantangan kedepan dalam industri migas.
Sri Mulyani menyebut, dalam pertemuan dengan Bahlil Lahadalia itu menghasilkan langkah konkret dalam mengelola migas dan pertambangan mineral dan batubara (Minerba).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan jika tujuan dari pertemuan itu juga guna membahas, agar pertambangan dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
"Langkah konkret dalam mengelola sektor migas dan pertambangan minerba secara lebih optimal dan berkelanjutan," tulis caption akun Instagram Sri Mulyani.
Dalam unggahannya itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan jika pertemuannya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membahas isu strategis terkait dengan optimalisasi penerimaan negara di sektor migas.
Selain itu, Sri Mulyani berharap kedepannya pengelolaan subsidi baik dari segi pengelolaan maupun pengawasan menjadi lebih efektif.
Sri Mulyani menegaskan, jika kesepakatan untuk mencapai manfaat yang maksimal. Perbaikan tata kelola akan dilakukan untuk menempuh itu semua.
"Kami sepakat bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," beber Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyinggung, terkait dengan rencana Kementerian ESDM dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan listrik desa tengah direncanakan Bahlil.
Saat ini, progres rencana pembangunan listrik desa sudah masuk pembahasan penganggaran dan rencana monitor pelaksanaan.
"Sehingga anggaran listrik desa benar-benar menghasilkan manfaat listrik dapat dinikmati di seluruh desa di Indonesia," sebut Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, pertemuannya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan hanya sebatas kesepakatan diskusi.
Selain itu, perjanjian kerja sama juga dilakukan oleh Ditjen Pajak RI dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.
Sri Mulyani mengungkapkan, bentuk kerja sama yang dilakukan berkenaan dengan pertukaran dan pemanfaatan data, dan pemanfaatan keterangan fiskal.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga