RADAR BOGOR – Mulai 5 Agustus 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) menjalankan serangkaian survei lapangan sebagai bagian dari upaya penataan ulang data penerima bantuan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Empat jenis survei utama yang dilakukan meliputi:
1. Groundcheck DTSEN Tahap 2 Tahun 2025
Survei ini merupakan bagian dari verifikasi lapangan terhadap Data Terpadu Stabilisasi Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahap 2 Tahun 2025.
Groundcheck dilakukan untuk mengecek keakuratan data calon penerima manfaat bantuan sosial yang telah diajukan melalui sistem DTSEN.
Petugas lapangan akan mencocokkan data administratif dengan kondisi faktual di rumah tangga, seperti status ekonomi, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi tempat tinggal.
Hasil groundcheck ini menjadi bahan validasi akhir sebelum nama-nama tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan tahap selanjutnya, termasuk program BPNT dan bantuan khusus lainnya.
2. Groundcheck Permintaan Desil (Request Desil)
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dibagi menjadi sepuluh lapisan, di mana desil 1 mewakili kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah, dan desil 10 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Survei dijalankan berdasarkan permintaan dari desa, kelurahan, pemerintah daerah, atau atas usulan warga yang merasa desilnya tidak sesuai dengan sistem, sehingga ingin memperbarui atau mempercepat klasifikasi data.
Groundcheck dilakukan langsung ke rumah-rumah warga yang diajukan untuk klarifikasi desil guna memastikan bahwa pemeringkatan dilakukan secara objektif dan akurat.
Penetapan desil sangat berpengaruh terhadap hak menerima bantuan, karena sebagian besar bansos hanya menyasar rumah tangga yang berada pada desil 1 hingga 4.
3. Pendataan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPSE) 2025
Pendataan ini menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam menghapus kemiskinan ekstrem.
Survei PPSE dilakukan secara menyeluruh untuk menggali kondisi aktual warga miskin yang belum tersentuh bantuan, dengan pendekatan multi aspek yang meliputi kualitas tempat tinggal, akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga keberadaan penghasilan tetap.
Survei ini tidak hanya mencatat data statis, tetapi juga mengukur tingkat kerentanan sosial ekonomi rumah tangga.
Output dari PPSE menjadi acuan untuk pemberian bantuan lintas sektor yang lebih terarah dan adil.
4. Monitoring dan Evaluasi Penerima BPNT/Sembako
Survei ini bertujuan mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau program sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat.
Petugas akan memantau apakah bantuan telah diterima tepat sasaran, dalam jumlah yang sesuai, serta dipergunakan sebagaimana mestinya.
Evaluasi ini juga mencakup pengecekan kondisi penerima terkini, termasuk kemungkinan adanya perubahan status ekonomi yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, data akan direkomendasikan untuk dibekukan atau diganti demi menjaga kualitas dan integritas program bantuan.
Keempat jenis survei ini dijalankan secara simultan mulai awal Agustus 2025 dan menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengakselerasi penyaluran bansos yang tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta mendukung agenda penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Masyarakat diminta untuk kooperatif, menyiapkan dokumen seperti KTP dan KK, serta menerima petugas dengan baik karena keterlibatan aktif warga sangat menentukan ketepatan data yang dihimpun pemerintah.***
Editor : Eli Kustiyawati