RADAR BOGOR - Proses pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 periode Juli hingga September 2025 masih dalam tahapan pembaruan data.
Informasi terbaru dari lapangan menunjukkan bahwa Kementerian Sosial tengah melakukan proses pemutakhiran data yang menjadi dasar penyaluran bansos PKH BPNT.
Pemutakhiran data bansos PKH BPNT ini melibatkan peran aktif operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa.
Dalam sistem ini, operator dan pendamping sosial memiliki akses terbatas untuk memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti status kematian anggota keluarga yang bisa dilaporkan melalui menu “view DTSEN” pada tab data anggota keluarga.
Saat ini, sistem SIKS-NG belum menampilkan perkembangan atau status penyaluran untuk PKH dan BPNT tahap 3.
Informasi yang tersedia masih terbatas pada bantuan sosial lain seperti ATENSI YAPI, yang sudah diperbarui hingga periode triwulan ketiga dan telah menunjukkan keterangan “berhasil cek rekening” untuk Juli–September 2025.
Sementara itu, untuk bantuan PKH dan BPNT, sistem masih merujuk pada penyaluran tahap 2 yang belum seluruhnya tersalurkan.
Berdasarkan data terakhir, dari total 10 juta KPM PKH tahun 2025, sebanyak 8.131.238 KPM telah menerima bantuan pada termin 1 hingga 11.
Sedangkan 1.868.762 KPM lainnya masih belum menerima bantuan karena berbagai kendala administratif, termasuk data yang burekol atau belum valid.
Keterlambatan ini berdampak pada lambatnya penyaluran tahap selanjutnya, sebab data yang belum lengkap tidak dapat digunakan sebagai dasar pencairan.
Oleh karena itu, prediksi penyaluran tahap 3 baru akan terealisasi pada akhir Agustus atau awal September 2025, menunggu selesainya proses verifikasi dan validasi data oleh Kemensos dan pendamping sosial.
Di tahap ketiga penyaluran BPNT, keluarga penerima manfaat akan mendapatkan dana sebesar Rp200.000 setiap bulan, yang jika dijumlahkan selama tiga bulan mencapai Rp600.000.
Sedangkan PKH disalurkan berdasarkan komponen yang melekat pada KPM, seperti ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia sekolah, dengan nominal bantuan yang bervariasi tergantung kategori tersebut.
Di luar program nasional, terdapat beberapa jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah daerah sepanjang Agustus 2025:
1. Bantuan Sosial APBD Tulungagung
Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyalurkan tiga jenis bantuan sosial daerah yang dijadwalkan cair Agustus 2025:
· Bansos Prakarsa Lansia: diberikan kepada 200 KPM lansia.
· Bansos Rentan Miskin Ekstrem: menyasar 1.040 KPM yang tergolong rentan dalam kemiskinan ekstrem.
· Bansos Disabilitas: diberikan kepada 385 KPM warga desa Tulungagung.
Ketiga jenis bansos ini memberikan bantuan tunai sebesar Rp200.000 per bulan dan akan disalurkan sekaligus untuk sembilan bulan, sehingga setiap penerima akan menerima Rp1.800.000 sekali pencairan.
2. Bantuan PKD dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta kembali menyalurkan program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang menyasar 219.252 penerima dengan nominal penyaluran sebesar Rp300.000 per bulan.
Bantuan ini terdiri atas tiga skema:
· Kartu Lansia Jakarta (KLJ): untuk 115.662 lansia.
· KPDJ: untuk 14.134 warga jakarta dengan disbailitas.
· KAJ: untuk 12.405 anak usia dini.
Keseluruhan proses penyaluran bansos, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah, terus dipantau dan diperbarui oleh pendamping sosial melalui sistem digital yang disediakan pemerintah.
Keterlambatan maupun percepatan penyaluran sangat bergantung pada keakuratan dan pembaruan data KPM.
Masyarakat diharapkan bersabar dan tetap menjalin komunikasi aktif dengan pendamping di daerah masing-masing untuk memperoleh informasi terbaru terkait pencairan bantuan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga