RADAR BOGOR - Saat ini para pendamping sosial bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sedang melakukan verifikasi lapangan terhadap data usulan masyarakat dan data dari Dinas Sosial yang telah masuk ke dalam sistem SIKS-NG melalui menu DTSEN.
Verifikasi DTSEN ini penting, dalam rangkaian persiapan penyaluran bansos PKH tahap ketiga, karena hasilnya akan menentukan daftar penerima manfaat yang dinyatakan layak mendapatkan bantuan berikutnya.
Setiap pendamping PKH ditargetkan untuk menyelesaikan minimal lima kunjungan rumah tangga sasaran setiap hari, dalam melakukan verifikasi DTSEN tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, para pendamping akan mewawancarai keluarga calon penerima manfaat dan mencatat semua jawaban langsung ke dalam aplikasi SIKS-MA.
Proses pendataan ini akan ditutup atau mengalami cut-off pada tanggal 18 Agustus 2025.
Setelah itu, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil data lapangan yang terkumpul.
Pemeringkatan yang dihasilkan dari proses verifikasi tersebut akan dijadikan acuan utama dalam menetapkan penerima bantuan PKH dan BPNT pada tahap ketiga.
Sehubungan dengan hal itu, penyaluran bantuan untuk program PKH, BPNT, maupun PBI JKN tahap ketiga baru akan dilaksanakan setelah tanggal 18 Agustus 2025, yaitu usai seluruh tahapan verifikasi lapangan diselesaikan dan datanya difinalisasi.
Artinya, hingga pertengahan Agustus, status data di menu DTSEN pada aplikasi SIKS-MA masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, karena Kementerian Sosial masih memprioritaskan percepatan distribusi bantuan sosial tahap kedua.
Saat ini, diperkirakan masih terdapat sekitar 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum masuk ke dalam skema Buka Rekening Kolektif (Burekol).
Sementara itu, sebanyak 1,6 juta KPM telah berhasil masuk ke sistem Burekol dan tengah menunggu distribusi kartu KKS mereka dari bank-bank Himbara.
Distribusi kartu KKS untuk KPM yang sudah terdaftar dalam sistem Burekol mulai menunjukkan progres.
Bank Mandiri sebagai salah satu bank penyalur menyatakan telah siap menyalurkan kartu KKS kepada sekitar 400 ribu KPM pada bulan Agustus 2025 ini.
Sebanyak 1,6 juta KPM yang sudah masuk ke sistem Burekol direncanakan akan menerima kartu KKS.
Sementara itu, bantuan sosial berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan juga mengalami pembaruan kebijakan.
Penyaluran dana sebesar Rp600.000 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 3 Agustus 2025, kini resmi diperpanjang hingga 6 Agustus 2025.
Penerima bantuan cukup membawa KTP asli ke kantor pos terdekat untuk melakukan pencairan.
BSU ini diberikan sebagai bentuk dukungan sementara (stimulan) bagi pekerja terdampak dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, terutama menjangkau daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Adapun penyaluran BSU melalui bank Himbara telah dinyatakan selesai, dan sisa dana bantuan hanya dapat diakses melalui kantor pos sesuai dengan mekanisme distribusi terbaru yang telah disepakati antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia.
