RADAR BOGOR - Tak hanya bansos reguler, pemerintah juga meluncurkan dua program bantuan baru yang patut disimak oleh KPM. Salah satunya bahkan sudah mulai dibagikan di beberapa wilayah.
1. Bantuan Pangan Baru IPKP Mulai Cair di Jawa Tengah
Pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah merilis bantuan sosial baru yang bernama Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP).
Bantuan tersebut tujuannya adalah mengurangi dampak kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan gizi masyarakat dengan menargetkan 22 juta KPM yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penyaluran bansos IPKP telah mulai dilakukan secara merata yakni di 20 kabupaten atau kota dengan penyebaran terbanyak merupakan wilayah Jawa Tengah, seperti Cilacap dan Kebumen.
Surat undangan dari PT Pos Indonesia untuk pengambilan bantuan ini juga telah dibagikan dan berikut isi dari paket bantuan IPKP adalah:
- Dua kornet sapi
- Empat sarden ikan
- Dua minyak goreng
- Dua garam
- Dua bihun jagung
- Dua kacang hijau
2. Wacana BLT Pengganti Subsidi LPG 3 kg akan Segera Digulirkan
Pemerintah juga sedang merencanakan program baru berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi gas LPG 3 kg. Bantuan ini akan menyasar KPM yang terdaftar di DTKS, yang mencakup penerima PKH dan BPNT.
Berikut rincian mengenai program ini:
- Nominal Bantuan: Setiap Kartu Keluarga (KK) yang menggunakan gas LPG 3 kg akan menerima BLT sebesar Rp100.000.
- Pencairan: Dana akan ditransfer ke rekening bank KPM. Bagi 3% KPM yang tidak memiliki rekening, pencairan akan dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia atau di titik komunitas seperti kantor kelurahan/desa.
- Mekanisme Khusus: Dalam satu rumah yang berisi beberapa KK, setiap KK berhak mendapatkan BLT Rp100.000.
Jadi, jika dalam satu rumah ada tiga KK, total BLT yang diterima bisa mencapai Rp300.000.
Program BLT pengganti subsidi LPG 3 kg ini diharapkan akan mulai direalisasikan pada Januari 2026.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan adanya berbagai program bantuan baru ini, penting bagi KPM bansos untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah dan memastikan status mereka terdaftar di DTKS.***
