RADAR BOGOR - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program bantuan sosial (bansos) khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), resmi dimulai pada awal Agustus 2025 dan akan berlangsung hingga akhir bulan ini.
Langkah ini tertuang dalam surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bernomor 1314/3.4/KS.01/8/2025, yang secara tegas menugaskan seluruh SDM PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan pemantauan menyeluruh atas pelaksanaan program sembako selama periode Juli hingga Agustus 2025.
1. Monev Melibatkan Verifikasi Langsung dan Evaluasi Menyeluruh
Kegiatan Monev yang dimaksud mencakup serangkaian tindakan penting, antara lain verifikasi dan pemutakhiran data KPM (Keluarga Penerima Manfaat), pengukuran tingkat kepuasan, identifikasi hambatan distribusi di lapangan, serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos berbasis data.
Dalam pelaksanaannya, para pendamping akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah KPM, menyesuaikan dengan data dari sistem pusat seperti SIKS-NG dan SIKS-MA.
Langkah tersebut selain menjadi bagian dari prosedur teknis pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan bahwa KPM yang menjadi sasaran kunjungan Monev merupakan penerima aktif yang sedang dievaluasi kelayakannya untuk pencairan bansos tahap 3 tahun 2025.
2. Groundcheck Tahap 2 Fokus ke KPM Usulan dan Perubahan Desil
Groundcheck pada tahap kedua saat ini fokus terhadap dua kelompok utama yakni:
- Pertama, KPM yang sebelumnya sempat terhenti dari bansos (off bansos) namun telah mengajukan perubahan desil baik melalui aplikasi Cek Bansos maupun dari operator desa pada sistem DTSEN.
- Kedua, KPM yang belum pernah masuk dalam daftar kunjungan atau pemeriksaan pada tahap groundcheck sebelumnya.
Lewat fokus tersebut, pemerintah berharap semua data KPM yang masih memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan bisa tervalidasi secara tepat sebelum keputusan akhir pencairan tahap 3 diambil.
3. Kelompok Prioritas: KPM dengan Pendampingan Aktif
Salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam proses Monev ini adalah KPM yang secara rutin mendapat pendampingan aktif dari SDM PKH dan TKSK.
Data kelompok ini secara berkala diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial-ekonomi melalui sistem SIKS-NG.
Keberadaan SDM PKH yang aktif di wilayah-wilayah tersebut menjadi elemen penting dalam percepatan verifikasi dan pencairan bantuan.
KPM dalam kategori ini juga memiliki kecenderungan untuk menerima bansos lebih awal dibanding kelompok lainnya, karena data mereka lebih cepat diproses, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara administratif.
4. Belum Ada Tanda Pencairan Tahap 3, Menunggu Cut-Off DTSEN 18 Agustus
Hingga awal Agustus 2025, belum ada sinyal pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 3, terutama jika dilihat dari menu View DTSEN dalam sistem SIKS-NG yang digunakan oleh para pendamping dan petugas daerah.
Penyebab utamanya adalah karena proses verifikasi dan validasi data masih terus berjalan secara intensif, sementara seluruh hasil survei DTSEN dijadwalkan untuk dirampungkan dan dikumpulkan hingga batas akhir cut-off pada 18 Agustus 2025.
Tanggal tersebut menjadi penentu karena merupakan batas akhir proses survei yang sedang dijalankan di seluruh Indonesia.
Setelah tanggal tersebut, barulah kemungkinan besar akan muncul pergerakan baru yang mengarah pada realisasi penyaluran bansos tahap 3 tahun 2025.
5. Peran Sistem Digital dan Pemerintah Daerah dalam Validasi Data
Sistem digital seperti Cek Bansos dan SIKS-NG terus menjadi tumpuan utama dalam validasi data usulan KPM.
Saat ini, verifikasi lapangan masih aktif dilakukan oleh pendamping sosial, yang menyisir data usulan dari berbagai sumber, termasuk dari pengajuan mandiri masyarakat dan dari dinas sosial di tingkat desa dan kabupaten.
Tahapan verifikasi ini memegang peran krusial sebagai syarat sebelum nama-nama KPM dapat ditetapkan dalam daftar akhir penerima bantuan pada tahap pencairan selanjutnya. Dengan sinergi antara teknologi, pendamping sosial, dan pemerintah daerah, upaya menuju penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu terus dioptimalkan.
Monev program bansos PKH dan BPNT yang berlangsung sepanjang Juli–Agustus 2025 menjadi upaya strategis pemerintah untuk memastikan bahwa hanya KPM aktif dan layak yang menerima bantuan tahap selanjutnya.
Dengan melibatkan SDM PKH, TKSK, sistem digital, dan pelibatan aktif masyarakat, proses penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin akurat, adil, dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Editor : Eka Rahmawati