RADAR BOGOR – Mulai pekan pertama Agustus 2025, Kementerian Sosial melalui pendamping sosial kembali melaksanakan verifikasi lapangan atau yang dikenal dengan istilah ground check kepada para penerima bantuan sosial.
Proses ground check ini dilakukan secara menyeluruh dan bertahap di berbagai wilayah Indonesia, dengan menyasar langsung rumah-rumah warga yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Masyarakat diimbau untuk bersiap karena kunjungan petugas bisa untuk melakukan ground check bisa terjadi sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal wilayah masing-masing.
Tujuan Ground Check oleh Petugas Bansos
Langkah verifikasi ini dilakukan guna memastikan bahwa bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak.
Saat proses berlangsung, pendamping sosial akan menyesuaikan informasi administratif dalam database dengan situasi sebenarnya yang ditemui di rumah warga.
Beberapa aspek yang akan diperiksa mencakup jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, serta tingkat penghasilan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian atau penerima diketahui sudah tidak layak, maka bantuan bisa dihentikan atau dialihkan kepada warga lain yang lebih memenuhi kriteria.
Waktu Pelaksanaan Ground Check
Kegiatan verifikasi lapangan ini dimulai sejak awal Agustus 2025 dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir bulan.
Waktu pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan jumlah KPM dan kesiapan masing-masing daerah.
Biasanya, pendamping sosial akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu melalui perangkat RT/RW, kepala dusun, atau grup komunikasi resmi KPM yang telah dibentuk sebelumnya.
Oleh karena itu, warga diharapkan untuk terus mengikuti informasi dari aparat desa maupun pendamping yang bertugas di wilayah masing-masing.
Kategori KPM yang Menjadi Prioritas Verifikasi
Tidak semua keluarga akan didatangi dalam waktu bersamaan. Pemerintah melalui pendamping sosial menetapkan beberapa prioritas penerima yang akan lebih dulu diverifikasi, di antaranya:
1. Keluarga yang saat ini menerima atau pernah mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT.
2. Warga yang datanya belum lengkap, belum diperbarui, atau masih diragukan validitasnya.
3. Keluarga yang baru saja diajukan sebagai calon penerima bansos oleh RT, RW, atau perangkat desa.
Dokumen yang Harus Disiapkan KPM saat Dikunjungi
Agar proses pengecekan dapat berjalan lancar dan tidak menghambat penyaluran bantuan ke tahap berikutnya, KPM diminta untuk mempersiapkan sejumlah dokumen penting sebelum kedatangan petugas, antara lain:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
2. Kartu Keluarga (KK) terbaru.
3. Bukti bahwa keluarga pernah atau sedang menerima bantuan PKH atau BPNT, bila ada.
4. Surat keterangan penghasilan atau surat keterangan tidak mampu dari desa, jika dibutuhkan saat pengecekan.
Kehadiran langsung KPM di rumah saat verifikasi juga sangat penting. Oleh karena itu, warga diminta untuk tidak bepergian selama masa ground check di wilayahnya berlangsung agar tidak melewatkan kedatangan petugas.
Peringatan Penting: Petugas Tidak Boleh Meminta Imbalan
Perlu ditegaskan bahwa petugas bansos tidak dibenarkan meminta uang atau bentuk imbalan lainnya dari warga.
Apabila ada oknum yang melanggar aturan ini, masyarakat diminta segera melaporkannya ke kantor desa atau Dinas Sosial terdekat.
Kejujuran selama proses pengecekan juga menjadi kunci agar bantuan tetap dapat diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Bentuk Komitmen Pemerintah untuk Menyalurkan Bantuan secara Tepat Sasaran
Kegiatan ground check ini merupakan salah satu upaya penting pemerintah dalam menjaga integritas penyaluran bantuan sosial.
Melalui pengecekan langsung ke rumah warga, diharapkan setiap bantuan dapat disalurkan secara lebih adil dan tepat sasaran.
Bagi KPM, verifikasi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan dan menjaga agar hak mereka tetap aman di tengah evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan demikian, KPM di seluruh Indonesia diimbau untuk segera mempersiapkan dokumen, mengikuti perkembangan informasi dari pendamping sosial, serta memastikan bahwa data mereka telah sesuai.***
Editor : Eli Kustiyawati